www.budiusman.blogspot.com

memori 1993

2009-11-05T20:35:00.000-08:00

Kabupaten Tangerang...

2009-11-05T20:23:00.000-08:00

BAGI sebuah daerah kabupaten seperti halnya Kabupaten Tangerang yang
dipimpin oleh Bupati Ismet Iskandar dan Rano Karno , urgensi menjamin
dan menciptakan kesejahteraan sosial dan keamanan warga adalah hakikat
dari sebuah cita-cita . Parameter kesejahteraan dan keamanan sebuah
daerah atau sebuah komunitas tersebut setidakn...ya dapat dilihat dari
beberapa indikator antara lain, (1) tingkat pendapatan masyarakat, (2)
prasarana ekonomi, (3) prasarana sosial, (4) struktur kegiatan ekonomi,
(5) dan tingkat pengganguran.

negeri ini....

2009-10-27T15:43:00.000-07:00

Negeri ini tidak hanya butuh pemimpin yang bisa memimpin
namun juga butuh bangsa yang mau dipimpin
Negeri ini tidak hanya butuh wakil yang bisa mewakili
namun juga butuh rakyat yang mau diwakili
Negeri ini harus menjawab
karena miskin maka banyak menghutang
atau karena hutang maka menjadi miskin
Negeri ini juga harus menjawab
karena bekerja maka bisa makan
atau karena makan maka bisa bekerja

siap!!!

2009-10-27T15:35:00.000-07:00

Kolaborasi Menyelamatkan Dana BOS

2009-10-04T06:24:00.000-07:00

Kolaborasi Menyelamatkan Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyalurannya, ternyata banyak ditemukan penyimpangan, mulai dari skala kecil hingga besar dengan modus yang beragam. Salah satu modus, para kepala sekolah diwajibkan menyetor uang dalam jumlah tertentu ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), dengan dalih demi memperlancar proses pencairan dana BOS (SP 4/9/09). Diketemukan data fiktif penerima dana BOS (SP 5/9/09), selanjutnya Diknas minta bantuan KPK untuk usut korupsi dana BOS (SP 9/9/09).

Dalam kenyataannya, karena banyak karut marut dalam penyaluran, dana BOS hanya mampu mencukupkan biaya operasional. Seperti diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jateng yang menemukan 10 penyimpangan dana BOS tahun 2008.
Penyaluran dana BOS dan pendidikan gratis, merupakan harapan masyarakat dan kesungguhan pemerintah. Supaya terlaksana sesuai harapan, yang terlibat di dalamnya harus ikut mengawal demi keadilan dan pemerataan dalam memperoleh jaminan pendidikan. Naiknya anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN berimplikasi naiknya dana BOS.

Tahun 2009 dana bagi SD/MI kabupaten sebesar Rp 397.000, untuk kota Rp 400.000 per tahun. Sedang SMP/Mts Rp 570.000 per kabupaten) dan Rp 575.000 per kota.
Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2005 pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. ICW melaporkan dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/9). Total kerugian negara dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2004-2009 mencapai Rp 243 miliar (SP 11/9/09)

IDUL FITRI

2009-09-21T17:59:00.000-07:00

kami mengucapkan Taqaballahu Minal Wa Minkum
Minal Aidin Wal Faidzin
Selamat Idul Fitri 1430 H, Mohon Maaf Lahir & Bathin

Beda Bos dengan Staff

2009-09-11T20:09:00.000-07:00

Beda Bos dengan Staff
( Fakta Humor Dunia Kerja )
Bila boss tetap pada pendapatnya,
itu berarti beliau konsisten.
Bila staff tetap pada pendapatnya,
itu berarti dia keras kepala !
Bila boss berubah-ubah pendapat,
itu berarti beliau flexible.
Bila staff berubah-ubah pendapat,
itu berarti dia plin-plan !
Bila boss bekerja lambat,
itu berarti beliau teliti.
Bila staff bekerja lambat
itu berarti dia tidak perform !
Bila boss bekerja cepat,
itu berarti beliau smart.
Bila staff bekerja cepat,
itu berarti dia terburu-buru !
Bila boss lambat memutuskan,
itu berarti beliau hati-hati.
Bila staff lambat memutuskan,
itu berarti dia telmi !
Bila boss mengambil keputusan cepat,
itu berarti beliau berani mengambil keputusan.
Bila staff mengambil keputusan cepat,
itu berarti dia gegabah !

Bagaimana dengan bos anda ?????
Alhamdulillah Rasulullah saw telah mencontohkan sebaik-baiknya seorang pemimpin, Rasulullah saw bukan seorang BOSS tapi Rasulullah saw adalah sosok pemimpin teladan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut menjadikan Rasulullah saw sebagai tokoh paling berpengaruh ( peringkat 1 ) dalam buku " 100 orang yang paling berpengaruh di dunia " karangan Michael Heart.

Keutamaan Silaturahmi

2009-09-06T17:04:00.000-07:00

Keutamaan Silaturahmi

Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dan membawa berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya. Sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal shalih ini. Demikian banyak dan mudahnya alat transportasi dan komunikasi, seharusnya menambah semangat kaum muslimin bersilaturahmi. Bukankah silaturahmi merupakan satu kebutuhan yang dituntut fitrah manusia? Karena dapat menyempurnakan rasa cinta dan interaksi sosial antar umat manusia. Silaturahmi juga merupakan dalil dan tanda kedermawanan serta ketinggian akhlak seseorang.

Silaturahim termasuk akhlak yang mulia. Dianjurkan dan diseru oleh Islam. Diperingatkan untuk tidak memutuskannya. Allah Ta’ala telah menyeru hambanya berkaitan dengan menyambung tali silaturahmi dalam sembilan belas ayat di kitab-Nya yang mulia. Allah Ta’ala memperingatkan orang yang memutuskannya dengan laknat dan adzab, diantara firmanNya,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikanNya telinga mereka, dan dibutakanNya penglihatan mereka.” (QS Muhammad 47:22-23).

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاْلأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS An Nisaa’ 4:1).

Juga sabda Rasulullah Shallallahu’alahi Wasallam ,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka hendaklah ia menyambung (tali) silaturahim.”

TAKHRIJ HADITS
Hadits ini di riwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya, Kitabul Adab, bab Man Busitha Lahu Minar Rizqi Bi Shilatirrahim (10/429). Muslim dalam Shahihnya, Kitabul Birri Wal Shilah Wal Adab, bab Shilaturrahim Wa Tahrimu Qathi’atiha (16/330). Abu Daud dalam Sunannya, kitab Az Zakat, Bab Fi Shilaturrahmi no. 1693, dengan lafadz,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang suka dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, maka sambunglah silaturahim.”

At Tirmidzi dalam Jami’nya, no. 1865, Ibnu Majah dalam Sunannya no. 3663 dan Ahmad dalam Musnadnya sebanyak 10 riwayat.

MAKNA KOSA KATA HADITS
- الأَثَر bermakna ajal, karena dia ikuti kepada kehidupan dalam jejak-jejaknya, dan
- بَسْطُ رِزْقِهِ bermakna dilapangkan dan diperbanyak, dikatakan pula bermakna berkah di dalamnya (yakni diberkahi rizkinya).

FAIDAH HADITS
Hadits yang agung ini memberikan salah satu gambaran tentang keutamaan silaturahmi. Yaitu dipanjangkan umur pelakunya dan dilapangkan rizkinya.
Adapun penundaan ajal atau perpanjangan umur, terdapat satu permasalahan; yaitu bagaimana mungkin ajal diakhirkan? Bukankah ajal telah ditetapkan dan tidak dapat bertambah dan berkurang sebagaimana firmanNya,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: “Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (QS Al A’raf: 34).

Jawaban para ulama tentang masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya,

Pertama. Yang dimaksud dengan tambahan di sini, yaitu tambahan berkah dalam umur. Kemudahan melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat baginya di akhirat, serta terjaga dari kesia-siaan.

Kedua. Berkaitan dengan ilmu yang ada pada malaikat yang terdapat di Lauh Mahfudz dan semisalnya. Umpama usia si fulan tertulis dalam Lauh Mahfuzh berumur 60 tahun. Akan tetapi jika dia menyambung silaturahim, maka akan mendapatkan tambahan 40 tahun, dan Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi padanya (apakah ia akan menyambung silaturahim ataukah tidak). Inilah makna firman Allah Ta’ala ,

يَمْحُو اللهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ

Artinya: “Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki).” (QS Ar Ra’d:39).

Demikian ini ditinjau dari ilmu Allah. Apa yang telah ditakdirkan, maka tidak akan ada tambahannya. Bahkan tambahan tersebut adalah mustahil. Sedangkan ditinjau dari ilmu makhluk, maka akan tergambar adanya perpanjangan (usia).

Dan yang ketiga. Yang dimaksud, bahwa namanya tetap diingat dan dipuji. Sehingga seolah-olah ia tidak pernah mati. Demikianlah yang diceritakan oleh Al Qadli, dan riwayat ini dha’if (lemah) atau bathil. Wallahu a’lam. [Shahih Muslim dengan Syarah Nawawi, bab Shilaturrahim Wa Tahrimu Qathi’atiha (16/114)]

Demikian pula Syaikhul Islam berkomentar tentang permasalahan ini dengan pernyataan beliau :
Adapun firman Allah Ta’ala ,

وَمَايُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَيُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ …..

Arinya: “Dan sekali-kali tidak diperpanjang umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya…… ” (QS Fathir:11).***

OBITUARI

2009-08-27T11:31:00.000-07:00

(Ini cerita semasa Ayah pergi meninggalkan kami selama-lamanya. 0 April 1995 nanti, setahun sudah Ayah tidak lagi bersama kami, dan sumpah aku benar-benar merasakan Ayah masih bersamaku sampai kapan pun, tapi ketika aku rindu,…aku baru tersadar Ayah sudah tiada lagi,…)

Aku duduk sejenak, di atas kursi yang mulai tua bersama orangtua, Bundaku. Di rumah kami yang semakintua juga. Aku tatap mata yang berbinar-binar itu, raut wajah yang mulai keriput. Semangat nya terus mengalir seiring irama cerita masa mudanya dulu. Aku selalu sabar mendengar bait-bait cerita Bunda yang barang kali entah berapa kali sudah berulang-ulang ia cerita kan kepadaku.

Aku tetap berdialog, menanyakan dan memberi komen cerita Bunda, hingga,…tawa Bunda memecah keheningan malam yang mulai pekat, mata itu mulai letih menahan kantuk…Aku mencium kening Bunda dan lantas mengucapkan bahwa betapa aku meyayangi dirinya, begitu juga yang kulakukan pada Ayahku, yang sudah duluan terbaring, terlelap.

Ayahku, tidak dapat melihat tapi hatinya begitu berbinar dan terang. Dia tahu di mana langkah kakiku saat berjalan, begitu pun saat ia berjalan ia tak minta di papah, ia tahu kemana saja langkah yang dia bawah. dan Satu yang kini tak bisa aku lupakan dari ucapan ayah, kata yang sudah lama tak terdengar, “Hati-hati di jalan ya nak,” kata itu benar-benar syahdu dan menusuk ‘kantung’ sayangku. Mata ini juga berkaca-kaca, saat aku mulai menyapu dan melap lantai yang basah karena air bekas cebokan ayah saat pipis di ember yang telah disediakan kakakku, Anik.

Ketika mata mulai beradu pandang dengan abangku yang menyempatkan pagi sebelum berangkat kerja, membersih dan mengurut tubuh ayah, agar segar. Sesekali lontar kata bermakna keluar dari mulut abangku, Amin, dan terkadang juga ada senda gurau, sehingga aku bisa mendengar jelas suara tawa Ayah yang khas. Aku pun tidak membiarkan kelang waktu berlalu begitu saja, ikut nimbrung menyuntikkan kata-kata semangat kepada Ayah.

Kata-kata kami, ternyata sangat berarti bak obat mujarab, Ayah kini mulai mengerakkan sedikit tubuhnya, kekanan, dan kekiri, aku masih ingat itu, karena itu untuk sekian kali aku melihat senyum termanis Ayah. Senam kecil di atas pembaringan. Ayahku juga sudah mulai bisa berjalan lagi, perlahan dan pelan, Terima kasih ya Allah SWT, karena kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada Ayahku walau sesaat dan akhirnya ia kembali kepangkuanmu, April 1995 lalu. Kata-kata ini tidak dijual di mal atau plaza mana pun dan tidak bisa dibayar dengan berapa rupiah pun, kata-kata sayang dari sang anak…dia dapat merasakan tangisku saat melihat keadaannya semakin tua renta…”Yah, kami sayang kamu…”.
***
Pernah kamu melakukannya? Menyisihkan sedikit waktumu untuk kedua orangtuamu yang masih hidup dan merasakan apa yang dirasakan orangtuamu saat melalui hari tuanya dalam sepi, tanpa suara kanak-kanakmu lagi?

Sungguh sangat kejam jika tidak sedikit pun kita memberikan kesempatan kepada waktu yang ada untuk memikirkan kedua orangtua kita selagi mereka hidup.

Bukan hanya memikirkan tapi menjenguk bahkan merawatnya hingga ajal menjemput…aku dapat merasakan dan berdoa, agar disisa-sisa umurku ini, aku diberikan kesempatan Allah SWT merawat dan menjaga mereka…ingat mereka tidak menginginkan uang atau harta berlimpah untuk balasannya, yang pernah membesarkan kita. Mereka hanya meminta sedikit waktu kita untuk mendengar dan bercekrama dengan mereka (sebutan orangtua), meski sedikit waktu yang kita berika, tapi itu sudah sangat berharga lebih dari pada permata...dan tak bisa diucap dengan kata-kata. I love you Abi and I love you Bunda…

“Minal Aidin wal Faizin”

2009-08-14T17:22:00.000-07:00

Minal ‘Aidin Wal Faizin artinya bukan Mohon Maaf Lahir dan Batin

Kata-kata “Minal Aidin wal Faizin” acapkali didengar atau ditulis di media massa, di film, sinetron, acara halal-bihalal, atau ketika kita bertemu teman atau sudara. Akan tetapi banyak yang menyangka bahwa arti kata “Minal Aidin wal Faizin” adalah “Mohon Maaf Lahir Dan Batin” seperti yang sering kita dengar. Padahal sama sekali bukan.

Kata-kata “Minal Aidin wal Faizin” adalah penggalan sebuah doa dari doa yang lebih panjang yang diucapkan ketika kita selesai menunaikan ibadah puasa yakni : “Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Wa Ja’alanallahu Minal ‘Aidin Wal Faizin” yang artinya “Semoga Allah menerima (amalan-amalan) yang telah aku dan kalian lakukan dan semoga Allah menjadikan kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan”. Sehingga arti sesungguhnya dari “Minal Aidin wal Faizin” adalah “Semoga kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan”. Kembali Ke Fitrah, Kembali ke Syariah

Awas Kesalahan Penulisan

1. Minal ‘Aidin wal Faizin = Penulisan yang benar
2. Minal Aidin wal Faizin = Juga benar berdasar ejaan indonesia
3. Minal Aidzin wal Faidzin = Salah, karena penulisan “dz” berarti huruf “dzal” dalam abjad arab
4. Minal Aizin wal Faizin = Salah, karena pada kata “Aizin” seharusnya memakai huruf “dal” atau dilambangkan huruf “d” bukan “z”
5. Minal Aidin wal Faidin = Juga salah, karena penulisan kata “Faidin”, seharusnya memakai huruf “za” atau dilambangkan dengan huruf “z” bukan “dz” atau “d”

Mengapa hal ini perlu diperhatikan? Karena kesalahan penulisan abjad juga berarti makna yang salah. Seperti dalam bahasa inggris, antara Look dan Lock beda makna padahal cuman salah satu huruf bukan?

Rasulullah biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada para sahabat, yang artinya semoga Allah menerima aku dan kalian. Maksudnya menerima di sini adalah menerima segala amal dan ibadah kita di bulan Ramadhan.

Beberapa shahabat menambahkan ucapan shiyamana wa shiyamakum, yang artinya puasaku dan puasa kalian. Jadi ucapan ini bukan dari Rasulullah, melainkan dari para sahabat.

Tulisan ini dikirim pada pada Kamis, September 3rd, 2009 1:00 pm dan di isikan dibawah Sekilas Komentar. Anda dapat meneruskan melihat respon dari tulisan ini melalui RSS 2.0 feed. Anda dapat merespon, or trackback dari website anda.

siap!!!!

2009-08-10T22:49:00.000-07:00

Nostalgia....

2009-07-26T09:40:00.000-07:00

Ratu Atut Chosiyah

2009-07-12T18:47:00.000-07:00

Ratu Atut Chosiyah (lahir di Ciomas, Serang, Banten, 16 Mei 1962; umur 47 tahun) adalah Gubernur Banten saat ini. Ia adalah Gubernur Wanita Indonesia pertama. Pada 4 Januari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim radiogram tentang keputusan presiden (keppres) penetapan gubernur melalui Departemen Urusan Dalam Negeri.

silaturahmi wabup tangerang rano karno dengan Pj walikota tangsel dan gubernur banten

2009-07-09T22:51:00.000-07:00

kapolri,mendagri,kpu,bawaslu sidak ke tps di kec teluknaga kab tangerang

2009-07-08T08:03:00.000-07:00

Bu gubernur sidak!!!

2009-07-08T06:11:00.001-07:00

contreng tps di pilpres 2009

2009-07-08T06:11:00.000-07:00

Bupati tangerang dan kapolres sidak ke TPS di desa kp melayu barat teluknaga kab tangerang

2009-07-07T00:23:00.000-07:00

pahlawan

2009-07-06T23:36:00.000-07:00

si Pitung...

2009-07-06T22:41:00.000-07:00

Pitung adalah salah satu pendekar orang asli Indonesia berasal dari daerah betawi yang berasal dari kampung Rawabelong Jakarta Barat. Pitung dididik oleh kedua orang tuanya berharap menjadi orang saleh taat agama. Ayahnya Bang Piun dan Ibunya Mpok Pinah menitipkan si Pitung untuk belajar mengaji dan mempelajari bahasa Arab kepada Haji Naipin.

Setelah dewasa si Pitung melakukan gerakan bersama teman-temannya karena ia tidak tega melihat rakyat-rakyat yang miskin. Untuk itu ia bergerilya untuk merampas dan merampok harta-harta masyarakat yang hasil rampasannya ini dibagikan kepada rakyat miskin yang memerlukannya.

Selain itu Pitung suka membela kebenaran dimana kalau bertemu dengan para perampas demi kepentingannya sendiri maka sama si Pitung akan dilawan dan dari semua lawannya Pitung selalu unggul.

Gerakan Pitung semakin meluar dan akhirnya kompeni Belanda yang saat itu memegang kekuasan di negeri Indonesia melakukan tindakan terhadap si Pitung. Pemimpin polisi Belanda mengerahkan pasukannya untuk menangkap si Pitung, namun berkali-kali serangan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Pitung selalu lolos dan tidak mudah untuk ditangkap oleh pasukan Belanda. Ditambah-tambah si Pitung mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan sejata api.

Kompeni Belanda pun tidak kehilangan akal, pemimpin pasukan Belanda mencari guru si Pitung yaitu Haji Naipin. Disandera dan ditodongkan sejata ke arah Haji Naipin agar memberikan cara melemahkan kesaktian si Pitung, akhirnya Haji Naipin menyerah dan memberitahu kelemahan-kelemahan si Pitung.

Pada suatu saat, Belanda mengetahui keberadaan si Pitung dan langsung menyergap dan menyerang secara tiba-tiba. Pitung mengadakan perlawan, dan akhirnya si Pitung tewas karena kompeni Belanda sudah mengetahui kelemahan si Pitung dari gurunya Haji Naipin.

halo....

2009-07-06T22:18:00.000-07:00

ZOOM

2009-07-05T02:11:00.000-07:00

Ahlan Wa Sahlan

2009-07-01T21:39:00.000-07:00

Ahlan Wa Sahlan
Terima Kasih buat Sobat semuanya yang sudah meluangkan sedikit waktu nya untuk mengunjungi Blog ini.sebenarnya blog ini hadir tidak lebih hanya karena ada nya keinginan pribadi untuk mempunyai satu tempat dimana ana bisa mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bermamfaat. Untuk itu ana berharap, Blog yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini bisa bermamfaat buat sobat-sobat semua. sekali lagi ana ucapkan selamat datang, Semoga seluruh waktu kita tidak terbuang dengan kesia-sian. amin
Jazakumullah dan Terima Kasih

suMmarEcon ....

2009-06-29T19:06:00.000-07:00

welcome ....

2009-06-28T03:54:00.001-07:00

close-up

2009-06-28T03:54:00.000-07:00

hayati nur bersama Ibu airin rachmy diany

CUCI BAJU

2009-06-21T17:01:00.000-07:00

Kulepas sepatu dan membiarkan kaki telanjangku menyentuh dingin lantai marmer. Cekungan retak di sana sini penuh kubangan air, bekas sentuhan sayang sang hujan.

Kaki telanjangku memutari dinginnya lantai dansa dengan bebasnya. Terasa dingin dan senyap malam itu. Namun rengkuhan sayap sang sunyi, mampu membuatku mendengar, bunyi gremisik helai terakhir daun kering, lepas dari dahan.

Dalam pejaman mata, kubiarkan kakiku berdansa, tanganku terentang, tubuhku berputar, -seperti seorang sufi yang menarikan tari Mehfil- dalam sadarnya. Semakin dalam sensasi berputarku, di pekatnya mataku, justru terlihat jelas sulur-sulur berwarna-warni, layaknya lampu-lampu jalan yang menghias malam.

Sulur-sulur yang bertumpang tindih, saling bertabrakan, dan mengeluarkan pijaran-pijaran listrik yang membuat dinding otakku berdenyut kencang. Semakin kencang aku berputar, semakin terasa kejutan listik dalam tiap labirin otakku.

Sampai kini kucoba memahami apa yang terjadi. Se-takzim anak, mendengarkan petuah ibundanya. Tapi sungguh tak bisa. Pikiranku penuh, tak fokus, dan payah. Tetesan hujan yang mulai membasahi wajah, tubuh, dan diriku, tak lagi mampu menghapusnya.

Dalam pagutan malam, dalam senandung derai hujan, rasa sejuk serasa enggan mampir. Benar tak ada, selain gigitan dingin yang makin menusuk belulang.

Kepenatan ini sungguh di ambang batas. Menyiksaku dengan kejamnya, memagutku dengan sadisnya, melumatku dengan rakusnya, menyetubuhiku dengan liarnya.......

berenang bersama NaSwa n FriEnd di oCean parK serpong

2009-06-21T16:10:00.000-07:00

Pembangunan TPA Ciangir Harus Dikaji Lebih Dalam

2009-06-19T18:19:00.000-07:00

Pembangunan TPA Ciangir Harus Dikaji Lebih Dalam
TIGARAKSA—Bupati Tangerang Drs H Ismet Iskandar akan menolak tawaran Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ciangir Kecamatan Legok. Sebab, pengolahan sampahnya masih sama seperti di Bantar Gebang. Bupati Ismet Iskandar tidak menginginkan warga Legok tercemar karena kiriman sampah dari DKI Jakarta yang volumenya sangat tinggi. Bupati akan mengizinkan pembangunan TPA Ciangir, jika pengelolaanya sampah tidak meninggalkan sisa dan tidak mencemari lingkungan. Sistem Zero Waste adalah yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diluar itu akan ditolak.

Sistem zero waste pun, kata bupati, masih perlu kajian. “Kita masih harus melakukan pengkajian terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan TPA Ciangir ini terutama bagi kesehatan lingkungan sekitar.”kata Bupati Ismet Iskandar.
Bupati menambahkan, negara yang sudah menggunakan sistem zero waste adalah Singapura. Untuk membuktikannya, kata bupati perlu dilakukan studi banding ke negeri singa tersebut. Bupati tidak menghendeki, pembangunan TPA Ciangir menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena itu, Pemkab Tangerang sangat berhati-hati menanggapi tawaran DKI Jakarta.

Seperti diketahui, kontrak Bantar Gebang antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Kota Bekasi akan berakhir 3 Juli 2009. Kabupaten Tangerang pun dijadikan daerah alternatif untuk membuang sampah warga Jakarta.
Informasi yang dihimpun Tangerang Tribun, selain DKI Jakarta yang gencar melobi Pemkab Tangerang, ternyata Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kabarnya sedang mencari lahan di wilayah kabupaten untuk membuang sampah warga Tangsel. Selama ini, sampah dari Tangsel masih dibuang ke TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk.

Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kabupaten Tangerang, Heri Heryanto kepada Tangeang Tribun mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan TPA Ciangir ini masih dalam kajian. Pemerintah Kabupaten Tangerang belum bersedia dilakukan pembangunan TPA Ciangir. Pasalnya kajian sosial, ekonomi serta financial masih perlu pendalaman.

Menurut Heri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa melakukan pembangunan tanpa izin dari Pemda setempat. Senan, yang akan merasakan akibatnya secara langsung masyarakat lingkungan sekitar. “Kita masih harus melakukan kajian lebih dalam, agar pembangunan TPST Ciangir ini tidak terdapat masalah dikemudian hari,” ujarnya. (pj)

AYo SEKOLAH.....

2009-05-29T17:55:00.000-07:00

SBY N ATUT

2009-05-22T21:04:00.000-07:00

SEKOLAH GRATIS JELANG PILPRES

2009-05-22T20:30:00.000-07:00

Kebijakan sekolah gratis yang digulirkan menjelang Pilpres 2009, menyimpan banyak pertanyaan. Sebagai sebuah arah kebijakan, tentu saja pilihan ini benar, bahkan seharusnya sudah jauh-jauh hari pemerintah mengambil langkah ini. Akan tetapi, mengapa pemerintahan SBY baru berani menggulirkan program tersebut menjelang akhir masa jabatannya? Apakah kebijakan ini merupakan agenda nasional yang konsisten, atau lebih berupa komoditas politik terkait pemilihan presiden? Pertanyaan ini mengemuka, mengingat sebelumnya di level daerah, isu yang sama banyak digunakan calon kepala daerah untuk memenangkan pilkada. Selain itu, saat ini adalah saat yang tepat bagi pemilih untuk mencermati kapasitas para Capres, dan memilih Capres, berdasarkan isu diatas. Capres mana yang memiliki komitmen paling tinggi terhadap tercapainya pendidikan gratis, dan yang memiliki strategi, khususnya strategi anggaran, yang paling tepat?

Ada tiga catatan penting atas 5 tahun masa kepemimpinan SBY, terkait isu pendidikan gratis dan anggaran. Pertama, pendidikan gratis lebih sebagai komoditas politik dibanding sebagai sebuah kebijakan yang konsisten. Ini ditunjukkan dari belum adanya kebijakan yang komprehensif dengan road map yang jelas. Akibatnya, tidak jelas komponen yang gratis, tidak tersedia unit cost semua daerah sebagai acuan, tidak tegas instruksi pendidikan gratis ke daerah, dan tidak tegas sangsi bagi pelanggaran. Saat ini masih banyak pungutan di sekolah, yang menyebabkan sekolah menjadi mahal, dan fakta angka partisipasi sekolah, khususnya SMP, masih rendah (<60%). Kedua, profil anggaran tidak konsisten dan efektif dalam mendukung pendidikan gratis. Anggaran birokrasi sangat besar (sekitar 30%), anggaran yang sampai ke sekolah (operasional) sangat kecil (<10%), ketimpangan desentralisasi fiskal karena pusat mendominasi belanja modal (70% pusat), dan tidak jelas pembagian pembiayaan pusat-daerah. Ketiga, banyaknya kebocoran anggaran pendidikan. Penelitian PATTIRO (2008-Brooking Institution) menunjukkan adanya 7 pola kebocoran yang dialami semua skema yang diteliti (7 skema anggaran: DAK, Dekon, Block Grant, Rehab APBD, BOS, BOS Buku, BOS APBD), dengan besaran masalah hingga 67%.

Belajar dari fakta tersebut, setidaknya ada tiga catatan penting bagi pemilih untuk menimbang para Capres yang akan datang. Pertama, mencermati komitment Capres tinggi untuk kebijakan pendidikan gratis. Khususnya dengan menilai road-map yang dirancang dan strateginya. Kedua, mencermati strategi anggaran Capres untuk mencapai kebijakan tersebut. Beberapa point penting dari strategi tsb adalah: mengurangi biaya administrasi, meningkatkan anggaran (investasi dan operasional) yang sampai kesekolah, menegaskan pembagian pembiayaan pusat & daerah, dan memperbesar anggaran yang didesentralisasikan, khususnya belanja modal. Ketiga, mencermati strategi para Capres untuk memperbaiki kebocoran anggaran pendidikan. Ke depan, Capres dituntut memperbaiki kebocoran bukan hanya kasus-per-kasus, tapi kebocoran yang sistemik, dengan cara: transparansi distribusi skema anggaran (pusat dan daerah), simplifikasi skema penyaluran ke sekolah (one school one account), perbaikan manajemen keuangan tingkat sekolah, serta penguatan monitoring penggunaan anggaran, khususnya peran DPR/DPRD dan Komite Sekolah

PERSIAPAN SKPD MENGHADAPI AUDIT BPK

2009-05-16T18:12:00.000-07:00

Pada bulan Maret 2009 seharusnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disusun, kemudian Tim Audit BPK Propinsi akan melakukan pemeriksaan atas LKPD tersebut. Dalam Pemeriksaan atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tim Audit BPK akan menelusuri sampai ke SKPD agar dapat diketahui berapa kas yang diterima dan berapa yang dibelanjakan. Semua SKPD akan disurati untuk melengkapi dokumen pengelolaan keuangan SKPD. Bagi rekan-rekan di satuan pengelolaan keuangan SKPD mulai dari sekarang sebaiknya sudah mempersiapkan semua dokumen tersebut antara lain:

1.SK Penetapan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran
2.SK Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
3.SK Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
4.SK Pejabat Pembuat Komitmen
5.SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6.Register SPP, SPM dan SP2D TA 2008
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2008
8.Laporan monitoring realisasi kegiatan yang dibuat PPTK SKPD per 31 Desember 2008
9.Rekening Koran/Bank Bulan Januari s/d Desember 2008 (Rekening SKPD di Bank harus “0” per 31 Desember 2008).
10.SPJ dari bulan Januari s/d Desember 2008 (terdiri dari Berita acara Pemeriksaan Kas per tiga bulan, Register Penutupan kas, Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku besar pembantu masing-masing jenis belanja dan laporan SPJ pengesahan Belanja).
11.Laporan Keuangan SKPD per 31 Desember 2008 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
12.Soft Copy dokumen keuangan.
13.Dokumen kontrak kegiatan Fisik (Belanja Modal).

Biasanya yang dilakukan adalah membandingkan Register SP2D yang keluar dari PPKD/Bagian Keuangan dengan rekening koran/Bank SKPD dan Buku Kas Umum (BKU) SKPD apakah sudah cocok dan apabila ada selisih perlu dikoreksi dan penjelasan lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Disamping itu daftar Belanja Modal dan realisasinya untuk tahun anggaran 2008, dan siapkan dokumen pendukungnya (Dokumen Kontrak dan SP2D pencairannya).

Untuk belanja modal ini biasanya belanja modal kontruksi dan tanah yang perlu di beri perhatian khusus karena nilainya signifikan.
Jadi lebih baik melengkapi semua dokumen tersebut dari saat ini dalam satu berkas agar kelengkapan dokumen pada saat audit dilaksanakan SKPD sudah siap.

MEMILIH SEKOLAH YANG BAIK

2009-05-15T08:01:00.000-07:00

Anak anda mau masuk sekolah; SD, SMP, SMA atau SMK. Bingung pilih sekolah buat dia … ada keterbatasan dana, kemampuan jarak atau lainnya. Tips berikut ini mungkin bisa jadi pertimbangan Anda dalam memilih sekolah buat buah hati.

1. Luangkan waktu Anda. Jika ingin anak Anda lebih baik di masa depan, jangan wakilkan urusan ini pada fihak lain … luangkan waktu Anda, betapapun sibuknya Anda … ini bukan kerjaan rutin, hanya tiga atau enam tahun sekali.

2. Temui Guru atau Wali Kelas. Mereka mengetahui kondisi anak kita dan kondisi Sekolah di sekitar Sekolah anak kita saat ini … bertanyalah berbagai hal yang ingin Anda ketahui dan khawatirkan … mintalah waktu lebih untuk komunikasi lebih banyak tentang pemilihan sekolah anak kita.

3. Browsing di internet. Biasanya sekolah-sekolah yang baik memiliki banyak informasi di dunia maya … jangan terlalu percaya dulu pada yang anda dapat di Website, jadikan itu sebagai pertimbangan untuk melihat langsung sekolah yang dituju.

4. Kunjungi Sekolah yang dituju bersama anak Anda. Dari hasil bincang dengan guru atau wali kelas dan browsing di internet anda akan memperoleh beberapa alternatif, kunjungi sekolah yang dituju … sebaiknya tak hanya sekali dan jangan pada hari libur. Suasana sekolah biasanya akan tertangkap roh kegembiraan atau roh yang tak menyenangkan saat melihat aktifitas sekolah yang sesungguhnya. Jika Anda bekerja, mungkin bisa luangkan waktu istirahat makan siang Anda untuk visit sekolah untuk buah hati … labih baik jika anak Anda di ajak berkunjung … karena dia akan jalani masa bertahun-tahun di tempat yang dipilihnya.

Saat berkunjung, bicaralah dengan guru-guru di dekolah itu, murid-murid disana, satpam, pedagang di kantin, dll. Anda akan mendapat gambaran lebih komprehensif tentang kondisi calon sekolah anak Anda.

5. Putuskan bersama anak Anda. Saat memutuskan beberapa sekolah mana yang dipilih sesuai dengan skala prioritas dari yang paling bagus, menurun hingga sekolah yang lebih rendah kualitasnya, Anda harus libatkan anak Anda.

6. Siapkan pilihan alternatif. Jika pilihan pada langkah 5 tidak bisa dipenuhi atau gagal, siapkan sejak awal alternatif sekolah pilihan yang masih bisa dicapai. Daftar di sekolah itu sebagai cadangan … karena biasanya sekolah yang baik menerima pendaftaran lebih awal, memang ada konsekwensi hilangnya sejumlah biaya yang Anda keluarkan … tapi tak apalah, demi buah hati tercinta.

7. Jaga kesehatan dan berdoa. Urusan di atas memakan waktu dan energi yang tak sedikit, oleh sebab itu jaga kesehatan dan berdoalah, kerjasama yang baik antar suami, istri dan anggota keluarga lainnya akan hasilkan yang terbaik … selamat berjuang raih masa depan lebih baik.

Prabowo Subianto, Sang Bintang yang Fenomenal

2009-05-13T17:22:00.000-07:00

Jakarta - Tiga purnawirawan jenderal TNI AD akan bertarung dalam pilpres 2009. Duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto masih terus dikaji. Di militer, Prabowo merupakan perwira brilian dengan karir yang naik secepat kilat, namun runtuh dalam sekejap.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo, lulusan akademi militer tahun 1974. Namanya tidak bisa dilepaskan dari Korps Baret Merah, Kopassus. Satuan paling elit milik TNI AD.

Prabowo meniti karirnya di Kopassus. Mulai dari komandan peleton hingga akhirnya menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai perwira Kopassus, sudah tentu Prabowo sering keluar masuk hutan untuk bertempur. Pengalaman tempurnya tidak perlu ditanya. Mulai dari Timor-Timur hingga pedalaman Irian pernah dijalaninya.

Di mata anak buahnya Prabowo dikenal tegas dan berambisi. Tak jarang ia mengeluarkan dana dari kocek pribadi untuk biaya latihan anak buahnya. Prabowo juga dikenal dekat dengan anak buahnya. Tidak heran, banyak perwira maupun prajurit yang loyal padanya.

Prabowo mengembangkan Kopassus dari tiga grup menjadi lima grup. Termasuk mengembangkan satuan antiteror Kopassus yang disebut-sebut merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Prabowo merupakan lulusan sekolah antiteror GSG di Jerman Barat. Selain itu ia mengecap pula pendidikan pasukan elit di Fort Braggs, AS.

Karir militer Prabowo dihabiskan di pasukan tempur. Hanya sekali ia menempati posisi non pasukan tempur saat menjadi Komandan Sesko ABRI di akhir karir militernya.

Putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini juga sempat memimpin pembebasan sandera di Mapenduma pada tahun 1996. Saat itu Organisasi Papua Merdeka pimpinan Kelly Kwalik menyandera 14 sandera orang peneliti ekspedisi Lorentz. 4 Diantaranya warga Inggris, 2 peneliti Belanda, dan sisanya peneliti dan penginjil warga negara Indonesia.

Saat itu Prabowo masih menjabat Komandan Kopassus berpangkat Brigadir Jenderal. Awalnya Prabowo berniat menyelesaikan penyanderaan ini melalui jalur perundingan. Tetapi hasilnya nihil, operasi militer pun segera digelar. Hasilnya, gabungan pasukan Kostrad dan Kopassus berhasil membebaskan sebagian besar sandera.

Menantu mantan Presiden Soeharto ini menjadi Letnan Jenderal termuda dalam usia 46 tahun. Jabatan bergengsi Panglima Kostrad telah disandangnya. Tinggal selangkah menjadi KSAD dan akhirnya mencapai posisi puncak militer, Panglima TNI. Tapi roda nasib berkata lain.

Prabowo tersandung isu pelanggaran HAM tahun 1998. Ia dicap dalang penculikan sejumlah aktivis. Prabowo pun terpaksa mengakhiri karir politiknya lebih cepat. Bintang paling bersinar di TNI AD ini pun mengakhiri pengabdiannya selama 24 tahun.

Prabowo kembali ke kancah politik nasional dengan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Namun hanya 4,5 persen suara yang diraup partai berlambang Kepala Garuda ini dalam pemilu 2009. Ia masih harus memastikan tiketnya untuk bisa maju dalam pilpres 2009 dengan menggandeng PDIP.

( rdf / ape )

Bupati Ismet Tolak RPH

2009-05-13T10:14:00.000-07:00

TANGERANGNEWS-Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyatakan, pihaknya menolak Ciangir akan dijadikan rumah pemotongan hewan (RPH) Babi, Kamis (7/5). Itu dikemukakan, karena adanya usulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana memindahkan RPH babi tersebut ke kawasan Ciangir, Kabupaten Tangerang.

Ismet menyatakan, alasan pihaknya menolak karena lokasi terebut akan dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan bukan diperuntukkan menjadi RPH. “Kalau kita satukan disitu antara RPH dan TPST akan amburadul,” kata Ismet di Serpong, Kota Tangerang Selatan, siang ini.

Menurut Ismet, Wakil Gubernur DKI, Prijanto, tidak pernah mengatakan kepada dirinya tentang Ciangir yang akan dijadikan RPH Babi. “WakilGubernur itu tidak pernah mengatakan langsung kepada saya,” ungkap Ismet. Menurut Ismet, dijadikannya Ciangir menjadi RPH itu tidak sesuai dengan tata kota Kabupaten Tangerang. “Tidak benar dong, kalau peruntukan awalnya jadi TPST, kok berubah menjadi RPH,” Ismet beralasan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Eko Baruna, menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mendirikan RPH di Ciangir. Hal itu, ungkap Eko, sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Dinas Kelautan Peternakan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, Edy Setiarto. “Proses pembangunan RPH babi di Kapuk, Jakarta Barat, sudah hampir selesai,” kata Eko.

Eko menyatakan, Ciangir akan dijadikan TPST. Ditanya dari mana dana yang akan digunakan untuk membangun TPST, Eko menyatakan, dana itu dari pihak investor swasta dengan dilakukan lelang. “perkiraan dana awal pembangunan Ciangir sebesar Rp 600 miliar,” ungkap Eko.

Vihara Vimalakirti Dihentikan

2009-05-12T17:33:00.000-07:00

Vihara Vimalakirti Dihentikan

TELUKNAGA - Polemik rumah ibadah di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang terus berlanjut. Pemerintah Kecamatan Teluknaga terpaksa menghentikan pembangunan Vihara Vimalakirti yang berlokasi di Desa Kampung Melayu Timur, Rabu (6/5).
Ini menyusul ancaman warga yang merasa keberatan dengan adanya pembangunan rumah ibadah itu. Warga mengancam akan berunjuk rasa dan membongkar paksa bangunan vihara.
Ancaman ini disebarkan sehari sebelum pembangunan vihara dihentikan. Melalui surat resmi, warga yang mengatasnamakan Forum Ulama Islam Pantura berencana berdemonstrasi di Kantor Camat Teluknaga menuntut pembangunan vihara dihentikan.

Pemberitahuan bernada ajakan berdemonstrasi juga disampaikan melalui SMS. Bunyinya, Forum Ulama Islam Pantura mengundang para penerima SMS untuk berdemonstrasi menuntut penghentian pembangunan vihara. Bahkan, dalam SMS itu, Forum Ulama Islam Pantura meminta kepada setiap penerima SMS untuk membawa peralatan penghancur bangunan serta membawa pasukan.

Tidak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan, Pemerintah Kecamatan Teluknaga buru-buru mengambil sikap. Hari itu juga, Camat Teluknaga mengeluarkan surat penutupan sementara vihara.
Dalam surat bernomor 300/Kec.Tlg/2009, Pemerintah Kecamatan Teluknaga meminta kepada Ketua Vihara untuk menghentikan sementara pembangunan vihara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dengan dikeluarkannya surat penghentian itu, rencana unjuk rasa pun batal digelar.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Kecamatan Teluknaga, Ilham Lazia mengatakan keputusan itu terpaksa dikeluarkan demi menjaga kondusifitas wilayah.
Menurut dia, seluruh perizinan Vihara Vimalakirti yang dibangun di atas lahan seluas 2.712 meter persegi itu sudah dilengkapi, seperti izin pemanfaatan ruang maupun IMB. Dia sendiri heran mengapa warga kembali mempersoalkannya. (bha)

SEMOGA SEKOLAH GRATIS BUKAN MIMPI

2009-05-12T16:56:00.000-07:00

Kabupaten Tangerang dan Sekolah Gratis
Menjelang tahun ajaran baru sekolah, pungutan liar (pungli) kerap mencuat. Dan, pemerintrah daerah tak bosan untuk terus mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar dan pungutan yang memberatkan calon siswa.
Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mengingatkan hal ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kabupaten Tangerang, di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Senin (4/5/2009).

Peringatan ini selain menjelang tahun ajaran baru, juga terkait akan diselenggarakannya program sekolah gratis di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SMP.
Ismet mengingatkan sekolah di Kabupaten Tangerang untuk tidak mengutip pungutan liar terkait biaya gratis tingkat SMP yanga akan dilaksanakan tahun ini.
“Pemerintah daerah akan memonitor pelaksanaan kebijakan biaya sekolah gratis ini. Saya akan tindak tegas jika ada pihak yang menerapkan biaya yang memberatkan,” ungkap Ismet. Ismet mengatakan, jika program penggratisan biaya sekolah untuk SMP ini berjalan baik, Pemkab Tangerang akan menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyinggung peningkatan mutu pendidikan masih merupakan garapan yang sangat relevan guna menyiapkan SDM yang cerdas sekaligus memiliki daya saing. Dalam menjabarkan rencana strategis Depdiknas tahun 2005-2009, Pemkab Tangerang menetapkan tiga pilar kebijakan, masing-masing pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pendidikan mutu, relevan, dan daya saing pendidkan yang dibarengi penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.Terusik oleh iklan di televisi nasional yang menggambarkan bahwa saat ini sekolah-sekolah bisa terjangkau oleh kaum miskin yang tidak memiliki dana dengan digulirkannya program sekolah gratis oleh pemerintah pusat.

Sebagai orang yang pernah dekat dengan dunia pendidikan, saya merasa terusik dan sedikit membuat jadi bahan pemikiran atas tayangan iklan tentang program sekolah gratis dari pemerintah. Iklan tersebut sangat menyesatkan dan tidak lengkap penjelasan serta hanya memberikan harapan yang tinggi kepada mereka yang ingin anaknya bisa sekolah, karena semua itu ternyata sangat jauh dari kenyataan.Di akhir tayangan iklan, Menteri Pendidikan mengatakan “Sekolah Harus Bisa!”
Iklan ini tidak lengkap dan tidak menjabarkan apa program yang dimaksud dan bagaimana bisa sekolah gratis itu ada di Indonesia. Hal ini akan menyesatkan terutama bagi masyarakat yang kurang memahami tentang program tersebut. Pasti yang ada dibenak masyarakat umum, adalah kita bisa dengan bebas menyekolahkan anak kita tanpa dipungut biaya sepeserpun oleh sekolah. Inilah yang salah kaprah!
Mau bagaimana sekolah gratis, apa pemerintah sudah siap menggalang dana untuk kebutuhan anak sekolah setiap hari?

Pengertian gratis inilah yang sebenarnya harus dijabarkan dan diperjelas lagi oleh pemerintah. Komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh pemerintah. Ini yang tidak dijelaskan oleh pemerintah. Ini penting karena bisa jadi masyarakat punya persepsi seperti yang tadi mang bilang kita bisa menyekolahkan anak kita tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Apa komponen biaya itu sudah termasuk untuk pengadaan seragam sekolah, seragam olah raga, keperluan sekolah seperti tas, buku tulis, baju pramuka, perlengkapan eskul, uang jajan anak, biaya study tour, biaya membuat pekerjaan rumah dan sebagainya.

Inilah yang sebenarnya harus diperjelas lagi oleh pemerintah. Bagaimana dengan buku pelajaran, apa juga gratis. Komponen buku pelajaran ini biasanya selalu menjadi bahan perbincangan bagi setiap orang tua murid. Kalo tidak salah, komponen untuk buku itu, hanyalah untuk keperluan melengkapi buku-buku perpusatakaan saja. Bukan untuk pengadaan buku pelajaran yang dipegang oleh murid.
Bagaimana dengan buku tulis, apakah ini juga gratis? Berapa banyak buku tulis yang harus dimiliki oleh seorang anak dalam satu semester? Dan apakah ini juga gratis?

Bagaimana dengan seragam sekolah, apakah ini juga gratis? Berapa stel seragam sekolah yang harus dimiliki oleh seorang anak selama dia sekolah? Dan apakah ini termasuk komponen yang di gratiskan oleh pemerintah?
Bagaimana dengan kegiatan ektra kurikuler yang harus diikuti oleh setiap anak. Apakah ini juga sudah di gratiskan oleh pemerintah? Bagaimana dengan perlengkapan olah raga, apakah juga ini sudah digratiskan oleh pemerintah?
Lalu bagaimana dengan nasib sekolah sendiri. Kalo semua di gratiskan, dari mana harus membiaya kebutuhan sekolah sehari-hari. Seperti untuk biaya listrik, air, telpon, pemeliharaan kelas, pemeliharaan peralatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan sehari-hari? Apakah itu semua sudah dilengkap oleh pemerintah? Apakah semuanya ditanggung oleh pemerintah?

Nah, jadi jelas, gambaran tentang iklan sekolah gratis ini, sebenarnya kurang tepat dan mungkin akan membuat persepsi baru di masyarakat yang kalo tidak dijelaskan lebih lanjut ini bisa membuat permasalahna baru antara pihak sekolah dengan masyarakat.
Saya dapat informasi dari almamater tempat dulu sekolah di Pantura, bahwa setelah ada program BOS yang digulirkan oleh pemerintah dan adanya program Gratis sekolah bagi semua siswa ini, banyak guru-guru yang tidak semangat lagi untuk mengajar. Karena semuanya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan untuk keperluan guru juga sudah dilengkapi oleh pemerintah, sehingga akhirnya mereka mengajar atau tidak mengajar tetap akan mendapat bagian yang sama karena semua telah dilengkapi oleh pemerintah. Nah loh kok bisa yah?………

Yah, soalnya, sekarang guru2 sudah tidak bisa lagi melakukan pungutan terhadap siswa. Dan lebih dari itu semua kebutuhan untuk keperluan siswa harus dilengkapi oleh sekolah. Yang pada akhirnya ini membuat siswa justru malah kurang perhatian kepada guru, karena merasa merasa kebutuhananya telah dipenuhi dan guru juga tidak semangat lagi mengajar karena semua kebutuhan sebagai pengajar sudah dilengkapi.Wah kacau kalo begini. Giliran semua dilengkapi, bukan tambah semangat untuk mengajar dan belajar, tapi justru malah jadi males-malesan….. repot deh… jadi serba salah tuh…………………..

Gaji seorang guru SD dengan latar belakang pendidikan akademik dan sudah cukup lama mengabdi, paling tinggi adalah sekitar 1,5 – 2 juta tiap bulannya. Tergantung golongan dan pangkat sturtur di dinas. Namun uang sebesar itu, tidak akan diterima sepenuhnya oleh guru, karena gaji itu harus juga mereka sisihkan untuk keperluan lain yang menyangkut dinas juga.
Seperti untuk koperasi kesejahteraan guru, potongan biaya asuransi kesehatan untuk guru, tabungan wajib di dinas, potongan pajak profesi, dll. Sisanya mereka akan mendapatkan sekitar 1juta atau sekitar 900ribu saja.Nah, biaya sebesar itupun belum untuk membiaya anak si guru tersebut yang harus sekolah di tingkat lanjut atau untuk membiaya keperluan rumah tangganya, atau bahkan untuk membiaya keperluan mereka selama sedang mengikuti pendidikan lagi untuk meningkatkan kemampuan dan menaikan golongan pangkat dari struktur kepangkatan di dinas.

Sungguh repot kan? Jadi kalo ada guru yang bisa mendapatkan gaji setiap bulan bersih setelah dipotong berbagai keperluan bisa mencapai 1,5juta, mungkin itu lebih baik nasibnya dibanding guru-guru yang ada didaerah. Nah, apakah ini juga termasuk dalam komponen sekolah gratis yang harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah? Jadi sekolah gratis tuh apa maksudnya, apa yang digratiskan itu? Komponen biaya apa saja yang ditanggung oleh pemerintah? dan Komponen biaya apa saja yang harus dipersiapkan oleh para orang tua murid yang akan menyekolahkan anaknya?

Pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 282 miliar untuk realisasi pendidikan gratis tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah itu. Semuanya ada di APBD perubahan tahun 2009. Program ini akan terealisasi tahun ini. Program ini menggunakan anggaran biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat sebesar Rp 282 miliar ditambah kucuran dana dari Kabupaten Tangerang sebesar Rp 282 miliar. "Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk mengratiskan pendidikan SD dan SMP itu Rp 564 miliar.Dari Data yang diterima sekitar 635.954 siswa SD, SMP di Kabupaten Tangerang akan dibebaskan biaya pendidikan dan berbagai pungutan. Untuk siswa sekolah dasar mendapat jatah Rp 397 ribu/siswa per tahun. Sementara siswa sekolah menengah pertama mendapat Rp 570 ribu per siswa per tahun.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 memberi arahan pendidikan gratis untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Sayangnya, anjuran Menteri Pendidikan Nasional ini baru keluar awal Desember tahun lalu, sementara DPRD Kabupaten Tangerang telah mengetuk palu pengesahan APBD Kabupaten Tangerang 2009 pada bulan November lalu. Seperti di kutip dari Tempo intereaktif 6/5/09.

Anggaran dari pusat memaang sudah dinaikan, tapi apakah anggaran yang dinaikan itu, bisa mengangkat dan memperbaiki citra dunia pendidikan ? Apakah dengan kenaikan anggaran ini, kita bisa benar-benar merasakan sekolah gratis…tis…tis……
Selamat Bersekolah Gratis Bangsa ku…***

GURU mengajar...

2009-05-10T16:35:00.000-07:00

SEKOLAH GRATIS

2009-05-08T10:22:00.000-07:00

Kabupaten Tangerang dan Sekolah Gratis

Menjelang tahun ajaran baru sekolah, pungutan liar (pungli) kerap mencuat. Dan, pemerintrah daerah tak bosan untuk terus mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan liar dan pungutan yang memberatkan calon siswa.
Bupati Tangerang Ismet Iskandar kembali mengingatkan hal ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kabupaten Tangerang, di Lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, Senin (4/5/2009).

Peringatan ini selain menjelang tahun ajaran baru, juga terkait akan diselenggarakannya program sekolah gratis di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SMP.
Ismet mengingatkan sekolah di Kabupaten Tangerang untuk tidak mengutip pungutan liar terkait biaya gratis tingkat SMP yanga akan dilaksanakan tahun ini.
“Pemerintah daerah akan memonitor pelaksanaan kebijakan biaya sekolah gratis ini. Saya akan tindak tegas jika ada pihak yang menerapkan biaya yang memberatkan,” ungkap Ismet. Ismet mengatakan, jika program penggratisan biaya sekolah untuk SMP ini berjalan baik, Pemkab Tangerang akan menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyinggung peningkatan mutu pendidikan masih merupakan garapan yang sangat relevan guna menyiapkan SDM yang cerdas sekaligus memiliki daya saing. Dalam menjabarkan rencana strategis Depdiknas tahun 2005-2009, Pemkab Tangerang menetapkan tiga pilar kebijakan, masing-masing pemerataan dan perluasan akses pendidikan, pendidikan mutu, relevan, dan daya saing pendidkan yang dibarengi penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.Terusik oleh iklan di televisi nasional yang menggambarkan bahwa saat ini sekolah-sekolah bisa terjangkau oleh kaum miskin yang tidak memiliki dana dengan digulirkannya program sekolah gratis oleh pemerintah pusat.

Sebagai orang yang pernah dekat dengan dunia pendidikan, saya merasa terusik dan sedikit membuat jadi bahan pemikiran atas tayangan iklan tentang program sekolah gratis dari pemerintah. Iklan tersebut sangat menyesatkan dan tidak lengkap penjelasan serta hanya memberikan harapan yang tinggi kepada mereka yang ingin anaknya bisa sekolah, karena semua itu ternyata sangat jauh dari kenyataan.Di akhir tayangan iklan, Menteri Pendidikan mengatakan “Sekolah Harus Bisa!”
Iklan ini tidak lengkap dan tidak menjabarkan apa program yang dimaksud dan bagaimana bisa sekolah gratis itu ada di Indonesia. Hal ini akan menyesatkan terutama bagi masyarakat yang kurang memahami tentang program tersebut. Pasti yang ada dibenak masyarakat umum, adalah kita bisa dengan bebas menyekolahkan anak kita tanpa dipungut biaya sepeserpun oleh sekolah. Inilah yang salah kaprah!
Mau bagaimana sekolah gratis, apa pemerintah sudah siap menggalang dana untuk kebutuhan anak sekolah setiap hari?

Pengertian gratis inilah yang sebenarnya harus dijabarkan dan diperjelas lagi oleh pemerintah. Komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh pemerintah. Ini yang tidak dijelaskan oleh pemerintah. Ini penting karena bisa jadi masyarakat punya persepsi seperti yang tadi mang bilang kita bisa menyekolahkan anak kita tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Apa komponen biaya itu sudah termasuk untuk pengadaan seragam sekolah, seragam olah raga, keperluan sekolah seperti tas, buku tulis, baju pramuka, perlengkapan eskul, uang jajan anak, biaya study tour, biaya membuat pekerjaan rumah dan sebagainya.

Inilah yang sebenarnya harus diperjelas lagi oleh pemerintah. Bagaimana dengan buku pelajaran, apa juga gratis. Komponen buku pelajaran ini biasanya selalu menjadi bahan perbincangan bagi setiap orang tua murid. Kalo tidak salah, komponen untuk buku itu, hanyalah untuk keperluan melengkapi buku-buku perpusatakaan saja. Bukan untuk pengadaan buku pelajaran yang dipegang oleh murid.
Bagaimana dengan buku tulis, apakah ini juga gratis? Berapa banyak buku tulis yang harus dimiliki oleh seorang anak dalam satu semester? Dan apakah ini juga gratis?

Bagaimana dengan seragam sekolah, apakah ini juga gratis? Berapa stel seragam sekolah yang harus dimiliki oleh seorang anak selama dia sekolah? Dan apakah ini termasuk komponen yang di gratiskan oleh pemerintah?
Bagaimana dengan kegiatan ektra kurikuler yang harus diikuti oleh setiap anak. Apakah ini juga sudah di gratiskan oleh pemerintah? Bagaimana dengan perlengkapan olah raga, apakah juga ini sudah digratiskan oleh pemerintah?
Lalu bagaimana dengan nasib sekolah sendiri. Kalo semua di gratiskan, dari mana harus membiaya kebutuhan sekolah sehari-hari. Seperti untuk biaya listrik, air, telpon, pemeliharaan kelas, pemeliharaan peralatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan sehari-hari? Apakah itu semua sudah dilengkap oleh pemerintah? Apakah semuanya ditanggung oleh pemerintah?

Nah, jadi jelas, gambaran tentang iklan sekolah gratis ini, sebenarnya kurang tepat dan mungkin akan membuat persepsi baru di masyarakat yang kalo tidak dijelaskan lebih lanjut ini bisa membuat permasalahna baru antara pihak sekolah dengan masyarakat.
Saya dapat informasi dari almamater tempat dulu sekolah di Pantura, bahwa setelah ada program BOS yang digulirkan oleh pemerintah dan adanya program Gratis sekolah bagi semua siswa ini, banyak guru-guru yang tidak semangat lagi untuk mengajar. Karena semuanya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan untuk keperluan guru juga sudah dilengkapi oleh pemerintah, sehingga akhirnya mereka mengajar atau tidak mengajar tetap akan mendapat bagian yang sama karena semua telah dilengkapi oleh pemerintah. Nah loh kok bisa yah?………

Yah, soalnya, sekarang guru2 sudah tidak bisa lagi melakukan pungutan terhadap siswa. Dan lebih dari itu semua kebutuhan untuk keperluan siswa harus dilengkapi oleh sekolah. Yang pada akhirnya ini membuat siswa justru malah kurang perhatian kepada guru, karena merasa merasa kebutuhananya telah dipenuhi dan guru juga tidak semangat lagi mengajar karena semua kebutuhan sebagai pengajar sudah dilengkapi.Wah kacau kalo begini. Giliran semua dilengkapi, bukan tambah semangat untuk mengajar dan belajar, tapi justru malah jadi males-malesan….. repot deh… jadi serba salah tuh…………………..

Gaji seorang guru SD dengan latar belakang pendidikan akademik dan sudah cukup lama mengabdi, paling tinggi adalah sekitar 1,5 – 2 juta tiap bulannya. Tergantung golongan dan pangkat sturtur di dinas. Namun uang sebesar itu, tidak akan diterima sepenuhnya oleh guru, karena gaji itu harus juga mereka sisihkan untuk keperluan lain yang menyangkut dinas juga.
Seperti untuk koperasi kesejahteraan guru, potongan biaya asuransi kesehatan untuk guru, tabungan wajib di dinas, potongan pajak profesi, dll. Sisanya mereka akan mendapatkan sekitar 1juta atau sekitar 900ribu saja.Nah, biaya sebesar itupun belum untuk membiaya anak si guru tersebut yang harus sekolah di tingkat lanjut atau untuk membiaya keperluan rumah tangganya, atau bahkan untuk membiaya keperluan mereka selama sedang mengikuti pendidikan lagi untuk meningkatkan kemampuan dan menaikan golongan pangkat dari struktur kepangkatan di dinas.

Sungguh repot kan? Jadi kalo ada guru yang bisa mendapatkan gaji setiap bulan bersih setelah dipotong berbagai keperluan bisa mencapai 1,5juta, mungkin itu lebih baik nasibnya dibanding guru-guru yang ada didaerah. Nah, apakah ini juga termasuk dalam komponen sekolah gratis yang harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah? Jadi sekolah gratis tuh apa maksudnya, apa yang digratiskan itu? Komponen biaya apa saja yang ditanggung oleh pemerintah? dan Komponen biaya apa saja yang harus dipersiapkan oleh para orang tua murid yang akan menyekolahkan anaknya?

Pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 282 miliar untuk realisasi pendidikan gratis tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah itu. Semuanya ada di APBD perubahan tahun 2009. Program ini akan terealisasi tahun ini. Program ini menggunakan anggaran biaya operasional sekolah dari pemerintah pusat sebesar Rp 282 miliar ditambah kucuran dana dari Kabupaten Tangerang sebesar Rp 282 miliar. "Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk mengratiskan pendidikan SD dan SMP itu Rp 564 miliar.Dari Data yang diterima sekitar 635.954 siswa SD, SMP di Kabupaten Tangerang akan dibebaskan biaya pendidikan dan berbagai pungutan. Untuk siswa sekolah dasar mendapat jatah Rp 397 ribu/siswa per tahun. Sementara siswa sekolah menengah pertama mendapat Rp 570 ribu per siswa per tahun.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 memberi arahan pendidikan gratis untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Sayangnya, anjuran Menteri Pendidikan Nasional ini baru keluar awal Desember tahun lalu, sementara DPRD Kabupaten Tangerang telah mengetuk palu pengesahan APBD Kabupaten Tangerang 2009 pada bulan November lalu. Seperti di kutip dari Tempo intereaktif 6/5/09.

Anggaran dari pusat memaang sudah dinaikan, tapi apakah anggaran yang dinaikan itu, bisa mengangkat dan memperbaiki citra dunia pendidikan ? Apakah dengan kenaikan anggaran ini, kita bisa benar-benar merasakan sekolah gratis…tis…tis……
Selamat Bersekolah Gratis Bangsa ku…***

SELAMAT DATANG SEKOLAH GRATIS

2009-05-07T21:09:00.001-07:00

Tribun Tangerang berwajah baru...

2009-05-07T16:32:00.000-07:00

MENYOAL PERAN KOMITE SEKOLAH

2009-05-07T16:07:00.000-07:00

Oleh : Naswa Dianty, Pemerhati Pendidikan dari KOALISI Pendidikan Bersih

“Peran Komite Sekolah dalam pengembangan sekolah ditengarai belum optimal. Selama ini hanya mengutamakan pengumpulan dana dan pengembangan fisik sekolah, belum menyentuh pembangunan non fisik” (Ari Amin Hamidah)

Memang keberadaan Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, dijelaskan komite sekolah adalah mitra sekolah.

Tugas komite sekolah pada dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator, dengan masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus komite sekolah, namun belum optimal.

Mengapa terjadi demikian? Lembaga Komite sekolah telah ada dan dibentuk disetiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah terutma di daerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil need assessment dibeberapa daerah dan pengamatan penulis yang memang tinggal di Kabupaten tertinggal ada beberapa masalah pokok yang dihadapi tentang komite ini yang akhirnya dikatakan perannya belum optimal. Permasalahan tersebut antara lain;

* Masalah Pamahaman. Pemahaman tentang komite sekolah sangat beragam, tentang perannya belum sepenuhnya di pahami apalagi menjalankan peran tersebut secara maksimal. Proses pembentukannya pun mungkin belum berdasarkan acuan yang ada. Keterwakilannya dalam susunan anggota komite juga belum meluas (belum mengikutsertakan dunia usaha ataupun dunia industri) disekitarnya. Disamping itu masih langka keterwakilan perempuan dalam komite. Yang sangat fatal lagi Komite Sekolah belum/tidak mempunyai anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite.
* Masalah Budaya yang dimaksudkan disini adalah cara berfikir serta bertindak masyarakat terhadap sekolah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap sekolah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen. Sekolah jual lulusan, masyarakat membayar. Pola pikir lainnya adalah sekolah bagi anak-anak adalah pilihan masa depan. Dengan demikian masyarakat yang mampu, menyekolahkan anaknya disekolah yang berkualitas. Apalagi jika anaknya mempunyai prestasi. Bagaimana dengan masyarakat yang miskin, jelas sekolah bukan menjadi prioritas yang utama, sekolah bukan merupakan tanggung jawabnya sehingga sekolah mempunyai urutan prioritas dibawah kebutuhan utama (makan, papan, sandang). Pola pikir terhadap sekolah masih terbatas pada dukungan dana semata (sangat minim di daerah tertinggal). Perubahan budaya ini dperlukan proses yang sangat panjang agar tuntutan peran komite sekolah ini dapat optimal.
* Masalah Pembinaan Komite sekolah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk sekolah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir adalah Komite Sekolah. Sampai saat ini lembaga tersebut, belum dapat berfungsi dengan baik.
* Masalah Sosial Ekonomi. Belum optimalnya peran komite sekolah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat masih difokuskan mencari jalan keluar (solusi) ekonomi rumah tangga, sehingga walaupun terlibat dalam kepengurusan komite, partisipasinya belumlah optimal (besar) dianggap sebagai beban sampingan, apalagi didalam komite bersifat sukarelawan. Masalah kemiskinan itu sendiri sudah menyulitkan mereka untuk terlihat dalam komite sekolah dan sekolah juga menanggung akibatnya (beban) karena berbagai ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prasarana sekolah menjadi lamban.

Dari beberapa masalah tersebut diatas jika kita perhatikan dan ditelusuri secara lebih operasional banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan komite sekolah diantaranaya adalah, pemahaman tentang komite sekolah belum tersosialisasikan dengan efektif ditengah masyarakat. Komite Sekolah yang dibentuk pada era reformasi pada hakekatnya masih sama dengan BP 3 atau POMG. Disisi lain banyak komite belum mampu menjalankan fungsi-fungsi management organisasi komite dengan baik, inisiatif rendah, ketergantungan kepada sekolah masih tinggi, termasuk menganggap tidak penting adanya AD/ART bagi sebuah komite sekolah yang berakhir dengan hasil kurang memuaskan setelah mereka kembali ke sekolah masing-masing, hal ini dikarenakan selama pelatih komite, peserta tidak cukup waktu data, wawasan dalam membuat rencana organisasi.

Seperti dikemukakan diatas bahwa pemahaman komite sekolah juga diakibatkan dari pembentukan pengurusnya yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku, belum mengikuti tujuh langkah baku pembentukan komite sekolah, prinsip-prinsip pembentukannya belum diterapkan. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah;

a. Transparan berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara terbuka, diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat.

b. Akuntabel dalam arti pembentukan Komite Sekolah yang dilakukan oleh panitia pelaksana dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara financial.

c. Demokratis berarti pembentukan Komite Sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.

Sedangkan mekanisme pembentukannya diawali dengan pembentukan panitia persiapan atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat/pemimpin informal, atau kepala satuan pendidikan bila pembentukan komite tersebut baru pertama kali. Panitia persiapan sedikitnya 5 orang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dunia industri, serta orang tua/wali murid peserta didik.

Panitia persiapan seyogyanya mengikuti 7 (tujuh) langkah pokok pembentukan Komite Sekolah yaitu;

1. Sosialisasi tentang komite sekolah yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tanggal 2 April 2002,

2. Penyusunan kriteria dan indentifikasi calon anggoya pengurus berdasarkan usulan masyarakat. Bakal calon tidak harus domisili di lingkungan sekolah, namun mempunyai ikatan batin dengan sekolah misalnya alumni Kriterianya hendaklah ditentukan sendiri melalui proses refleksi kepemimpinan dengan berbasis nilai-nilai luhur yakni, jujur peduli, tanpa pamrih, rendah hati dan lain-lain.

3. Seleksi bakal calon pengurus yang diusulkan masyarakat berdasarkan kriteria yang disepakati bersama sesuai di langkah kedua.

4. Pengumuman bakal calon yang telah diseleksi berdasarkan langkah ketiga, dan yang menyatakan kesediannya dicalonkan sebagai pengurus Komite Sekolah, ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keberatan masyarakat terhadap satu atau lebih bakal calon.

5. Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon pengurus.

6. Pemilihan pengurus komite dalam forum baik secara musyawarah mufakat atau pun dengan pemungutan suara.

7. Penyampaian nama-nama Ketua Komite dan anggota pengurus terpilih serta struktur organisasinya kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapat Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Panitia persiapan pemilihan memfasilitasi pengukuhan terbentuknya Komite Sekolah. Selanjutnya panitia persiapan dinyatakan bubar. Langkah-langkah tersebut diatas dalam rangka pembentukan pengurus Komite Sekolah pertama kali atau pembentukan kembali.

Pembentukan Komite Sekolah masa bakti berikutnya adalah sesuai dengan AD/ART Komite Sekolah (sebaiknya dinyatakan dalam AD/ART) dan wajib membentuk panitia persiapan pemilihan, dan pelaksanaannya tetap mengacu kepada 7 langkah pokok tersebut diatas.

Adapun peran Komite Sekolah secara umum adalah :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berujud financial, pemikira maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam menjalankan perannya komite sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaa kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Dalam menjalankan perannya komite sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

2. Melakukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan pendidikan yang bermutu.

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal: kebijakan program pendidikan, penyusunan RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

Beberapa kegiatan yang teridentifikasi dalam melaksanakan peran komite sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Agar supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah, kemudian menganalisa sebagai bahan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada sekolah/satuan pendidikan.

b. Menyampaikan masukan, rekomendasi dan pertimbangan secara tertulis kepada sekolah.

c. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan KTSP

d. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran

e. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).

Layanan Pendidikan secara umum akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan apabila berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terjadinya kondisi proses pembelajaran yang baik dan bermutu. Semoga !

*

Memberantas Korupsi, Mulailah dari Sekolah

2009-05-07T15:37:00.000-07:00

Memberantas Korupsi, Mulailah dari Sekolah

KEPUTUSAN sekolah gratis untuk SD dan SMP, di mata Direktur Institute for Education Reform Utomo Dananjaya, bisa menjadi sebuah peristiwa yang sangat heroik.
UTOMO membayangkan keputusan sekolah gratis disampaikan melalui instruksi langsung yang dibacakan Presiden, disiarkan oleh semua stasiun televisi. Isinya, pengumuman bahwa masyarakat tidak perlu membayar untuk memperoleh pendidikan SD dan SMP. Semua buku pelajaran diberikan gratis oleh pemerintah. Siapa pun kepala sekolah yang menarik pungutan dari siswa akan dihukum dan diberhentikan sebagai pegawai negeri. Aparat kepolisian diminta mengawasi dan melakukan penegakan hukum serta meminta agar masyarakat melaporkan setiap kasus pungutan di sekolah kepada polisi.

“Dampaknya akan besar sekali. Ini merupakan proses pendidikan untuk melibatkan masyarakat akan terlibat dalam gerakan antikorupsi,” kata Utomo menjelaskan.
Pendidikan antikorupsi memang sebaiknya dimulai dari sekolah karena selama ini sekolah menjadi salah satu sumber korupsi dan penyebarluasan budaya korupsi.
Sekolah yang memiliki tugas mulia dalam mencerdaskan bangsa ternyata bukan institusi yang bersih dari korupsi. Departemen Pendidikan Nasional, menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2003, merupakan departemen terkorup setelah Departemen Agama. Korupsi dalam dunia pendidikan, menurut laporan Indonesian Corruption Watch, dilakukan secara bersama- sama dalam berbagai jenjang, dari tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan kepada siswanya praktik-praktik korupsi.
Korupsi dana pendidikan, menurut Ade Irawan-aktivis Indonesian Corruption Watch- menyangkut baik dana pemerintah maupun dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Bila aparat birokrasi selama ini mengeluhkan dana pendidikan yang kecil, ternyata dana yang kecil itu dikorup pula.

Investigasi ICW dalam pengadaan buku pelajaran di beberapa daerah menunjukkan bahwa korupsi pendidikan masih jalan terus. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah, misalnya, menganggarkan pengadaan buku miliaran rupiah. Yang terkecil Rp 5 miliar, tetapi ada kabupaten yang menganggarkan pengadaan buku pelajaran sampai Rp 30 miliar. Korupsi dilakukan sejak proses pengambilan keputusan, pengadaan buku tidak melalui tender, hingga distribusi buku ke sekolah. Ujung-ujungnya banyak siswa tidak menerima buku. Itu pun kalau tidak buku yang diterima jumlah halamannya berkurang, bahkan tidak bisa dipakai sama sekali.
Korupsi juga terjadi di sekolah. Ade mengemukakan, banyak sekolah di Jakarta dan Jawa Barat tidak memasukkan komponen dana pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Sebuah SD favorit di Jakarta menerima dana block grant Rp 55 juta yang menjadi komponen tetap pembiayaan sekolah, tetapi tidak mencantumkannya dalam RAPBS. Anggaran SD favorit di Rawamangun, Jakarta Timur, itu mencapai Rp 2,7 miliar, hampir 50 persen dianggarkan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai. Hanya sekitar 15 persen sampai 20 persen anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan akademis. Di sebuah SMP negeri di Jakarta Selatan, dari dana sekolah sebesar Rp 412 juta yang dipungut dari masyarakat, 75 persen di antaranya dipergunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai. Hanya 15 persen dialokasikan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Anehnya, ada pula alokasi anggaran 1,5 persen untuk koordinasi dengan dinas pendidikan di kecamatan dan 1 persen untuk dinas di tingkat kota. Bahkan, ada pos anggaran Rp 5.250.000 untuk polisi.
“Jadi dana yang masuk sekolah dijadikan bancakan, dibagi-bagi. Lebih banyak dana yang masuk ke kantong kepala sekolah,” kata Ade.

Kekaburan dalam sistem anggaran sekolah memungkinkan kepala sekolah negeri mempraktikkan anggaran ganda. Dana operasional atau pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat. Bahkan, ada kasus dana perawatan gedung tidak hanya dianggarkan melalui dana pemerintah dan dana komite sekolah, tetapi masih juga dibebankan kepada anak secara langsung dengan dalih lomba kebersihan antarkelas.

Selain penganggaran ganda, modus yang sering digunakan kepala sekolah adalah penggelapan. Banyak biaya yang semestinya dikeluarkan sekolah ternyata tidak dikeluarkan. Praktik ini sangat mencolok sehingga sejumlah bendahara sekolah menjadi kolektor stempel dan bukti pembayaran sehingga ia tinggal memilih stempel dan bukti pembayaran bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Modus lainnya adalah uang dibagi-bagi dengan setoran ke dinas, memberikan amplop kepada pejabat yang datang ke sekolah, termasuk pengawas. Kepala sekolah yang pelit memberikan setoran bakal dimasukkan daftar hitam dan tidak akan pernah menerima dana-dana proyek.

Guru juga merupakan pelaku sekaligus korban dalam korupsi pendidikan. Guru olahraga memungut biaya renang. Anak tidak ikut renang dan tidak ikut lari asal bayar uang renang, semuanya akan beres. Sebaliknya, bila tidak bayar uang renang, nilai tidak akan keluar. Yang memprihatinkan lagi ada guru yang memperbolehkan siswanya menjiplak dalam ulangan asalkan membayar Rp 500 per lembar. Dari menyontek dan jual beli nilai, pendidikan korupsi dimulai.

Seorang guru di sebuah SMA negeri di Jakarta Pusat mengungkapkan, dari sekolah ia menerima tunjangan hari raya sebesar Rp 400.000, yang diambil dari sumbangan awal pendidikan. Selain gaji sebagai pegawai negeri sipil, ia memperoleh tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 900.000, uang transpor dari sekolah Rp 11.000 per hari, dan tambahan honor mengajar Rp 6.000 per jam. Total penghasilannya di atas Rp 2,5 juta. Penghasilan guru di sekolah negeri yang diunggulkan akan jauh lebih besar. Tunjangan seorang kepala sekolah yang diambil dari uang komite sekolah bernilai jutaan rupiah, jauh melebihi dari gaji resminya. Tidak heran apabila kepala sekolah-sekolah negeri papan atas di Jakarta memiliki rumah dan mobil mewah.
Ketika orang sibuk membicarakan persiapan ujian nasional, sejumlah kepala sekolah di Jakarta Pusat justru mengikuti program jalan-jalan ke China dengan bungkus “studi banding”.
Penghasilan guru sekolah negeri sebesar itu cukup mengagetkan bagi Toenggoel Siagian, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta. Toenggoel mengungkapkan, ia memperoleh gaji sebagai direktur di Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) sekitar Rp 3 juta per bulan. Gaji itu tertinggi di perkumpulan tersebut. Koordinator SMP PSKD yang memperoleh gelar master dobel hanya bergaji Rp 875.000 per bulan.

Penghasilan guru negeri di Jakarta yang cukup lumayan itu, ketika kinerja sekolah di Jakarta tidak terlalu bagus, menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan dana pendidikan di sekolah negeri. Seorang guru SMP negeri di Jakarta mengungkapkan, sebenarnya bisa saja sekolah negeri di Jakarta digratiskan. Dengan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah sekitar Rp 900.000 per bulan, guru bisa disuruh memilih. Silakan tetap memungut dari siswa, tetapi tunjangan kesejahteraan tidak diberikan. Ia yakin, guru akan memilih tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah.

Keputusan politik untuk membebaskan biaya sekolah di tingkat pendidikan dasar akan menjadi bahan tertawaan bila tidak disertai larangan sekolah memungut biaya-biaya lain dari siswa. Seperti dulu, SPP dihapus, tetapi muncul uang BP3 atau iuran komite sekolah yang jumlahnya lebih besar dari nominal SPP. Kalau itu terjadi, sekolah akan terus menjalankan fungsinya dalam mengorupsikan bangsa.
Kalau mau memberantas korupsi mulailah dari sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi jangan hanya mengurus Komisi Pemilihan Umum, tetapi turunlah ke Depdiknas dan ke sekolah-sekolah.

(Dikutip dari rilis P Bambang Wisudo)

MIMPI MEMBANGUN KABUPATEN TANGERANG.

2009-04-26T16:16:00.000-07:00

MIMPI MEMBANGUN KABUPATEN TANGERANG
Oleh : Budi Usman , Penggiat dan Direktur Eksekutif komunike Tangerang Utara (www.budiusman.blogspot.com)

BAGI sebuah daerah kabupaten seperti halnya Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Bupati Ismet Iskandar dan Rano Karno , urgensi menjamin dan menciptakan kesejahteraan sosial dan keamanan warga adalah hakikat dari sebuah cita-cita . Parameter kesejahteraan dan keamanan sebuah daerah atau sebuah komunitas tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain, (1) tingkat pendapatan masyarakat, (2) prasarana ekonomi, (3) prasarana sosial, (4) struktur kegiatan ekonomi, (5) dan tingkat pengganguran. Untuk konteks pembangunan di daerah dewasa ini, harus diakui bahwa tingkat intervensi pemerintah daerah sampai hari ini masih belum optimal terutama ‘kesenjangan” antara wilayah .
Kalaupun ada kebijakan-kebijakan pembangunan acapkali lebih terasa di daerah-daerah tertentu yang secara sosial ekonomi telah memperlihatkan kondisi yang baik. Hal ini justru mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial dan kemiskinan yang secara nyata telah menciptakan garis demarkasi antara daerah kaya dan daerah miskin.

Tugas utama pemerintahan daerah adalah memfasilitasi tumbuhnya ide-ide kreatif, inovatif dari masyarakat tersebut. Sayangnya untuk konteks kabupaten Tangerang, otonomi daerah hanya diperlakukan sebagai intergovernmental relations ketimbang relasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini pada kenyataannya berakibat terabaikannya kepentingan-kepentingan yang muncul dari arus bawah masyarakat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum cukup memberikan jaminan kuatnya posisi tawar rakyat ketika berhadapan dengan Pemda.
Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Meskipun penegasan pembangunan adalah pembangunan partisipatif (participatory) yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sering dikumandangkan semenjak masa pemerintahan Orde Baru, tetapi kenyataannya anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi partisipan aktif pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat yang dikehendaki meliputi participatory continuum

Pemerintah Kabupaten Tangerang memang berupaya memperbaiki jalan seperti di pantura ,Tangerang barat dan Tangerang tengah ini dengan betonisasi. Namun, proyek betonisasi itu baru dikerjakan di sejumlah ruas mulai dari Kronjo hingga Mauk. Itu pun baru separuh jalan. Jalan yang dibeton itu mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Cituis, Sukadiri dan dikerjakan sejak medio 2006 hingga 2009 ini. Biayanya memang mahal, Rp 125 miliar. Pemkab Tangerang meminjam dana ini dari Bank Jabar. Jika jalan lingkar utara ini rampung, dampaknya pada investasi serta pembangunan industri. Belum lagi Jalan lingkar selatan (JLU) yang menghubungkan Tigaraksa dan kecamatan Cisauk.

Sebagai pembelanja besar, sangat logis bila posisi Pemerintah Daerah sangat kuat di hadapan penyedia barang/jasa seperti supplier, kontraktor, dan konsultan. Dengan total belanja lebih dari 1 Trilyun, Pemerintah Daerah menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi penyedia barang dan jasa tersebut. Kita dapat mengupamakan sebuah Super Market besar di hadapan supplier-supplier kecil. Tentu sang Super Market dapat menerapkan standard kualitas cukup tinggi dengan harga yang kompetitif. Supplier kecil akan berkompetisi, berupaya dengan segenap daya untuk mendapatkan order dari Super Market besar tadi.
Namun secara empiris ada fenomena yang mengherankan dalam belanja Pemerintah Daerah ini.

Walaupun berbelanja lebih banyak dari grosir kertas umpamanya, harga kertas yang diperoleh Pemerintah Daerah jauh lebih mahal daripada harga yang ada di super market biasa. Mungkin pajak sering dituding sebagai faktor yang menaikkan harga tersebut, namun sayang argumen ini terlalu mudah untuk dipatahkan. Dalam transaksi dengan Pemerintah Daerah, pajak penghasilan penyedia barang/jasa dan kewajiban administratif PPN berkaitan dengan transaksi tersebut memang telah ditunaikan. Tidak ada tambahan beban pajak bagi penyedia barang/jasa dalam transaksi ini, kecuali apabila biasanya mereka memang tidak menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar. Mengamankan segenap kewajiban pajak dalam transaksi pengadaan barang/jasa publik memang merupakan kebijakan umum Pemerintah. Lalu, mengapa pula belanja Pemerintah Daerah mesti lebih mahal dibandingkan misalnya belanja serupa yang kita lakukan untuk keluarga atau perusahaan kita???

Menurut Adnan Topo Husodo dari ICW , “bila kita menengok Keppres 80 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3 November 2003, kita akan menemukan pedoman yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah”. Filosofi pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan dalam poin menimbang yang diperkuat pada bagian maksud dan tujuan yaitu; agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Keppres 80 /2003 ini juga menjelaskan lebih lanjut makna yang terkandung dalam filosofi di atas. Pada bagian ketiga yang menjelaskan tentang Prinsip Dasar, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
• efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
• efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
• terbuka dan bersaing; berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
• transparan; berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
• adil/tidak diskriminatif; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;
• akuntabel; berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan baramg/jasa.
Dalam suatu diskusi dengan masyarakat, penulis mendapati keluhan umum tentang rendahnya kualitas jalan-jalan kita. Ada aduan yang mengatakan jalan yang kita bangun hanya kuat tiga bulan, bahkan ada pengakuan pejabat dinas yang menyatakan jalan hanya kuat bertahan satu bulan. Lebih parah lagi ada aduan masyarakat yang menyatakan jalan di lingkungannya hanya tahan satu minggu setelah diperbaiki Pemerintah Daerah. Fenomena umum ini jelas tidak merefleksikan Akuntabilitas yang menjadi salah satu prinsip dasar pengadaan barang/jasa.
Tidak akuntabelnya hasil pembangunan ini mengindikasikan penyimpangan prinsip-prinsip dasar di atasnya. Sudah adilkah dan tidak diskriminatifkah penyelenggaraan lelang kita? Sudah transparan, terbuka, dan bersaingkah pelaksanaan lelang kita? Sudah efisien dan efektifkah lelang kita? Bila melihat hasil pembangunan jalan-jalan kita, sangat mungkin banyak yang tidak-tidak atau yang bukan-bukan dalam pelaksanaan lelang pembangunan jalan-jalan tersebut.

Dan apabila terhadap pembangunan jalan-jalan yang kasat mata dan terasa nyata saja banyak yang tidak-tidak dan bukan-bukan, sangat boleh jadi secara umum banyak pula yang tidak-tidak dan bukan-bukan dalam proses pengadaan barang/jasa kita. Conflict of interest yang terjadi juga perlu dicermati. Hal ini setidaknya terefleksi pada kelu lidahnya pejabat untuk menegur penyedia barang/jasa pemerintah yang kebetulan adalah kerabat yang bersangkutan. Dalam situasi seperti ini jargon tahun kualitas yang digadang-gadangkan Ismet Iskandar bersama kabinetnya terancam dan hanya lip service serta mimpin saja dan akan tinggal kandas.***

APBD TANGSEL 2010 HARUS 20 %

2009-04-22T19:04:00.001-07:00

Arif Wahyudi ( Wakil ketua DPRD Kab Tangerang)

SERPONG-Pemkot Tangerang Selatan memprediksi APBD Kota Tangsel pada tahun 2010 mencapai Rp 700 miliar.
Hal ini memungkinkan jika melihat potensi daerah yang ada di kota ini masih banyak yang belum dikembangkan secara maksimal.
Menurut Penjabat Walikota Tangerang Selatan HM Shaleh MT, pada tahun 2008 lalu, dari tujuh kecamatan di Kota Tangsel, mereka bisa menyumbang Rp 500 miliar untk APBD Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, untuk tahun 2010, ia optimistis APBD Kota Tangsel mencapai Rp 700 miliar.

Apabila Jumlah itu terealisasi, kata Shaleh, maka dampaknya pembangunan Kota Tangsel akan lebih pesat. Pasalnya, saat masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang porsi anggaran yang diberikan ke tujuh kecamatan hanya Rp 121 miliar. “Kalau APBD Rp 700 miliar, jika dibagi rata setiap kecamatan akan mendapatkan Rp 100 miliar. Mereka bisa membangun apa saja tergantung kebutuhan yang diperlukan,” ujar Shaleh, pekan lalu.

Shaleh memaparkan, anggaran yang dimiliki Kota Tangsel pada tahun 2009 ini untuk menjalani roda pemerintahan hanya Rp 162 miliar. Anggaran itu berasal dari dana bagi hasil pajak Rp 127 miliar, dana spesifik grant atau bantuan sektor pendidikan dari Pemprov Banten sebesar Rp 15 miliar, hibah dari Pemprov Banten Rp 5 miliar, dan hibah dari Kabupaten Tangerang Rp 15 miliar.
Dengan anggaran yang ada itu, kata Shaleh belum mencukupi untuk membiayai 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Tangsel. Maka dari itu, setiap SKPD harus bisa menghemat anggaran yang didapatkan dengan membuat perencanaan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi mengatakan, ada tiga misi yang harus diemban pemerintahan otonom baru ini. Ketiga misi itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan ketiga misi itu, kata Arif, maka pemerintah harus betul-betul mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan rakyat.
“Misalnya untuk pendidikan, kami hanya menitipkan pesan jika APBD Tangsel tahun 2010 setidaknya 20 persen dialokasikan untuk bidang pendidikan,”katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tangsel Hasdanil menambahkan, Pemkot Tangsel memprioritaskan 6 sektor yang akan didahulukan dalam pembangunan. Keenam sektor tersebut adalah, pemerintahan, insfrastuktur, kesehatan, pendidikan, rehabilitasi Situ Gintung, dan kesejahteraan masyarakat. (ang)

Radarbanten.com, 4 Mei 2009

Situ Gintung Tetap 21 Hektar

2009-04-22T18:52:00.000-07:00

Kamis, 23-April-2009, 07:45:44
Usulan Gubernur Banten Kandas

CIPUTAT TIMUR-Usulan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah soal pengurangan luas lahan Situ Gintung tampaknya bakal kandas. Pasalnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departeman Pekerjaan Umum (DPU) masih tetap mempertahankan keberadaan Situ Gintung dan tidak akan mengurangi luasnya dari 21 hektar menjadi 10 hektar.
Menurut Dirjen Cipta Karya DPU Budi Yuwono saat mendampingi Komisi V DPR mengunjungi lokasi pengungsian Wisma Kerta Mukti I, tidak ada yang berubah dengan Situ Gintung. Kalaupun ada, paling hanya sebatas fungsi yaitu sebagai pengendali banjir dan konservasi.

“Dengan adanya dua fungsi tersebut, kondisi Situ Gintung tidak akan mengalami perubahan yang drastis,” kata Budi Yuwono, Rabu (22/4).
Selain dua fungsi tadi, kedalaman air Situ Gintung kata Budi juga akan dikurangi. Setelah kedalaman airnya dikurangi otomatis akan terdapat areal lahan sisa dari penurunan tinggi air permukaan Situ Gintung. Areal sisa itulah yang akan dijadikan sebagai lahan hutan kota.

“Saya berharap dengan adanya taman kota itu dapat berfungsi sebagai konservasi situ,”ungkapnya.
Menurut Budi, saat ini pihaknya tengah merencanakan memperbaiki tanggul situ yang jebol. Rencananya pembangunan tanggul Situ Gintung bakal dibangun dengan konsep mix (campuran) antara beton dan tanah. Konsep pembuatan pintu tanggul itu kata dia, sudah memenuhi standar.
“Bahkan sebelumnya tanggul dibangun dengan menggunakan tanah murni. Kondisinya juga sudah cukup kuat,”kata dia.
Kemudian untuk masalah saluran pembuangan, Budi mengatakan pintu pembuangan air akan dibuat naik turun. Itu berguna sebagai pengatur lalu lintas air dan pengendali banjir.

Lebih jauh dia menerangkan untuk perbaikan tanggul Situ Gintung saat ini sudah memasuki pada tahap desain. Sedangkan pengerjaan fisiknya bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Kita ingin secepatnya pembangunan dilakukan dan selesai. Karena sedikit lagi akan memasuki musim kemarau. Makanya, kita harus segera siap supaya saat hujan sudah bisa menampung air,” papar Budi tanpa menyebut target penyelesaian pembangunan tanggul tersebut. (ang)

ANTI KORUPSI

2009-04-21T05:21:00.000-07:00

APBD UNTUK RAKYAT
Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 2,068 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp 1,789 triliun merupakan pendapatan sehingga defisit anggaran di wilayah berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa ini sekitar Rp 278 miliar. Menurut anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang Barhum HS dari Fraksi PDIP dalam APBD 2009 ini, pendapatan asli daerah mencapai Rp 312 miliar, dengan rincian pos pajak daerah sebesar Rp 143 miliar, retribusi daerah Rp 62,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 9,175 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 97,254 miliar.

Adapun pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 1,194 miliar, terdiri atas bagi hasil pajak/hasil bukan pajak sebesar Rp 289 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 885,236 miliar, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 49,765 miliar.
Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 282,623 miliar, antara lain berasal dari hibah Rp 5 miliar, dana darurat Rp 3 miliar, bagi hasil pajak provinsi Rp 254,623 miliar, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar Rp 20 miliar.Dijelaskan pula besaran penyertaan modal bagi BUMD di Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp 22 miliar. “Di APBD 2009 ini, PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar lima persen.

Sejumlah persoalan di tahun 2009 masih menjadi masalah yang mengadang di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Mulai dari jalan rusak hingga beras untuk keluarga miskin (raskin) harus menjadi perhatian serius.Di Kabupaten Tangerang, beragam persoalan yang muncul juga tidak kalah peliknya, seperti jumlah warga miskin yang kini mencapai 245.000 keluarga. Selain itu, banyaknya pengangguran memicu tindak kriminal serta aksi anarki warga, seperti yang membakar Kantor Proyek PLTU Banten III.Persoalan lain yang muncul adalah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bencana banjir yang terjadi setiap tahun, hingga maraknya ulah nakal pejabat yang tega menyelewengkan beras untuk warga tidak mampu.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar sebelumnya pernah berjanji akan memprioritaskan lanjutan pembangunan infrastruktur jalan, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Di antara ruas jalan utama yang menjadi prioritas adalah Jalan Raya Sepatan-Mauk dan Jalan Raya Cadas-Mauk.Kedua ruas jalan utama itu menjadi prioritas sebagai faktor menunjang pertumbuhan ekonomi di tiga daerah terkait. Mudah mudahan, tahun 2009 mendatang pembangunan ruas jalan dimaksud sudah rampung.

Implementasi Otonomi Daerah disikapi secara berbeda, disatu pihak menyikapi dengan optimisme sementara di pihak lain menyikapinya dengan pesimisme. Pihak yang optimis beranggapan bahwa otonomi daerah merupakan solusi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteran, dapat memberdayakan rakyat di daerah bahkan otonomi daerah diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta dipandang sebagai perekat baru bagi persatuan bangsa.

Pihak yang pesimis mempediksikan jika tidak hati-hati era otonomi daerah justru dapat menimbulkan semangat primodialisme kedaerahan yang sempit yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, hanya menguntungkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, KKN tidak akan berkurang hanya pindah dari pusat ke daerah, dengan kata lain otonomi daerah hanya akan memakmurkan dan mensejahterahkan sebagian kecil elit lokal di daerah terutama eksekutif dan legislatif, sementara rakyat daerah tetap saja tidak mendapatkan alokasi dari kekayaan nasional dan daerah.

Padahal fungsi alokasi sangat bergantung pada perumusan kebijakan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemda dan DPRD dengan instrumennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bertitik tolak dari hal tersebut diatas tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauhmana alokasi APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat ? Dari jawaban atas persoalan tersebut kita bisa mengetahui apakah benar kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD dan Pemda yang tertuang dalam APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat atau sebaliknya hanya akan menguntungkan sebagian elit daerah yang berada dikedua lembaga tersebut.

Pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain : sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilitasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, perekonomian dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun instrumen untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peranan dan posisi yang strategis dan penting karena APBD merupakan instrumen Kebijakan Daerah yang menjabarkan rencana kerja dan program kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. APBD secara teknis umumnya dirumuskan oleh PEMDA dan selanjutnya dibahas di Dewan untuk mendapatkan persetujuan penetapannya. Jadi jelas bahwa dengan mekanisme ini Pemda dan Dewan memiliki peranan yaang menentukan dalam penetapan anggaran, jika rancangan eksekutif tidak disetujui oleh Dewan maka Pemda tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Posisi Dewan yang cenderung lebih kuat menyebabkan pihak eksekutif berusaha dengan segala cara agar program kerjanya disetujui oleh Dewan. Oleh karena itu agar disetujui program kerjanya pihak eksekutif harus pandai melobi dan bernegoisasi dengan pihak eksekutif.

Faktor kewenangan DPRD yang besar dan usaha eksekutif agar program kerjanya disetujui berpotensi menimbulkan praktek KKN di daerah. Misalnya eksekutif cenderung akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan DPRD atau menyetujui apapun usulan DPRD khususnya yang menyangkut anggaran belanja DPRD. Apalagi karena secara teknis operasional dan administratif Pelaksana Anggaran adalah eksekutif, hal inilah yang berpeluang menimbulkan KKN antara pihak legislatif dan eksekutif.

Pemerintah Masa Depan

Keinginan mengubah kepemerintahan yang baik masih menjadi impian. Perubahan politik yang berlangsung selama tujuh tahun ini ternyata tidak berkorelasi dengan terjadinya kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan yang baik. Perubahan kepemerintahan hanya berbuah struktur, tetapi tidak mengubah perilaku aktor pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu merevitalisasikan kapasitas politik (political capacity) pemerintah daerah agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berbagai perencanaan kebijakan publik daerah, termasuk kemampuan mereka merumuskan visi, tujuan, dan strategi alternatif yang efektif berdasar pada skala prioritas, bisa melibatkan berbagai pihak (stake holders).

Pemerintah daerah masa depan jelas membutuhkan kemampuan birokrat-birokrat daerah yang inovatif yang bisa memecahkan problema publik dan mampu mengimplementasikan program-program pelayanan publik secara kreatif seraya terus mencari solusi baru secara efisien. Oleh sebab itu, perlu segera meninggalkan tradisi pemerintahan daerah yang tidak terbuka menerima gagasan orang lain dan cenderung dimonopoli birokrasi pemerintah daerah harus dibuang jauh-jauh.

Oleh sebab itu harus diupayakan posisi secara lebih wajar dan dengan kewenangan yang lebih seimbang Prinsipnya harus ada balance of power antara eksekutif dan legislatif terutama dalam hal penyusunan Anggaran Daerah. Posisi yang lebih seimbang antara eksekutif dan eksekutif lebih memungkinkan kedua lembaga ini untuk saling bersinerji, yang satu tidak menjadi subordinansi yang lain sehingga satu sama lain tidak bisa memaksakan kehendak. Prinsip kedua yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah adanya transparansi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk ikut mengontrol penyusunan Anggaran Daerah atau dengan kata lain harus ada “ruang publik”. Ruang publik dimaksud harus secara nyata disediakan sehingga masyarakat atau publik memiliki akses untuk ikut serta memberi arah Anggaran Daerah. Jika ketiga pilar tersebut di atas yakni Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (Legislatif) dan publik masing-masing memiliki peran yang seimbang dan dapat bersinerji satu sama lain maka cita-cita , Insya Allah akan dapat terwujud.***

WISATA TANJUNG PASIR DITUTUP

2009-04-16T07:38:00.000-07:00

Ratusan Pedagang Kehilangan Tempat Usaha
By redaksi
Rabu, 22-April-2009, 07:53:59 27 clicks

Terkait Penutupan
Wisata Tanjung Pasir

TELUKNAGA - Sedikitnya 200 pedagang dan pemilik usaha di kawasan Pantai Tanjung Pasir, bakal kehilangan usahanya. Ini menyusul rencana akan ditutupnya untuk umum kawasan pantai yang berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang itu. Para pedagang dan pemilik usaha mengaku pasrah rencana penutupan pantai yang selama ini dikelola TNI Angkatan Laut (AL).
Salah seorang pedagang Mardiah mengaku tidak mengerti alasan penutupan pantai yang setiap harinya ramai dikunjungi itu. Secara tiba-tiba, petugas dari TNI AL meminta agar para pedagang di kawasan pantai itu membongkar sendiri bangunan tempat usahanya.

“Kami diminta membongkar sendiri bangunan sebelum tanggal satu bulan depan. Kalau nggak, ya bakal dibongkar paksa. Kata orang Angkatan Laut sih mau dijadiin tempat latihan lagi,” kata Mardiah.
Rencana penutupan wisata Pantai Tanjung Pasir itu juga mengancam pendapatan pemilik usaha di luar kawasan itu. Sejumlah pemilik toko kelontong mengaku bakal kehilangan pendapatan jutaan rupiah setiap harinya jika seluruh pedagang dan warung-warung di kawasan pantai ditertibkan.

“Para pedagang pemilik warung sudah menjadi langganan toko saya, seperti beli ikan dan sebagainya,” kata salah seorang pemilik toko kelontong di Desa Tanjung Pasir.
Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Teluknaga Ilham Lazia membenarkan rencana penutupan lokasi wisata Pantai Tanjung Pasir oleh TNI AL itu. Namun kata Ilham, penutupan itu tidak berkaitan dengan program pemerintah daerah. Menurut Ilham, pemerintah kecamatan sendiri tidak tahu tujuan penutupan tempat wisata itu. “Nggak ada koordinasi dengan kami. Tempat itu memang milik TNI Angkatan Laut. Yang saya tahu, pekan depan harus sudah kosong dari bangunan warung,” kata Ilham.

Untuk diketahui, wisata Pantai Tanjung Pasir memang telah lama dikenal di seluruh nusantara sebagai obyek wisata bahari cukup menarik. Informasi yang diperoleh, pihak TNI AL sebelumnya pernah menyatakan tidak menutup kemungkinan TNI AL bekerja sama dengan pihak lain, umpamanya Pemkab Tangerang, untuk bersama-sama mengelola kawasan itu.

Hingga kini, pengelolaan serta restribusinya ditarik seizin suruhan oknum petugas TNI AL dengan dalih iuran kebersihan dan parkir. Retribusi yang masuk dari ratusan hingga ribuan pengunjung yang hadir, tidak masuk sepeser pun ke kas daerah Pemkab Tangerang. Sebelumnya, warga bersama aparat Desa Tanjung Pasir, telah menyatakan akan melakukan berbagai upaya agar keberadaan Pantai Tanjung Pasir dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai tempat tujuan wisata.
Selama ini, warga merasa belum mendapatkan manfaat dari keberadaan potensi pantai yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut itu.

Salah seorang pengurus BPD setempat Rahmat mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan data mengenai kondisi lingkungan sosial ekonomi yang ada di pantai tersebut. (bha)

IRONISME PANTAI TANJUNG PASIR TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

2009-04-12T07:19:00.000-07:00

Tanjung Pasir, desa/pantai yang masuk kecamatan Teluknaga,
berada sekitar 17 kilometer utara kota Tangerang.
Pantainya sebenarnya tidak menarik, air laut keruh tidak nyaman
untuk berenang, wilayah sekitarnya gersang dipenuhi tambak ikan.
Kini di wilayah tambak itu sudah beroperasi Tanjung Pasir Resort,
restoran dan cafe-nya sudah buka, kabarnya nanti akan dilengkapi
dengan Hotel dan Spa. Berita ini tentu membuat penasaran ingin melihatnya, sekalian ber-nostalgia masa remaja dulu saat ramai-ramai bersepeda kesana.

Perjalanan awalnya melewati sisi barat pagar Bandara Soekarno Hatta,
tersendat sedikit karena ada perbaikan jalan didekat ujung bandara,
setelah itu lancar karena jalan beton itu memang masih baru/bagus.
Tapi menyetir harus extra hati2, bukan saja menelusuri tepian kanal
irigasi yang tidak ada pembatas/pengaman, juga karena sepeda motor
berseliweran banyak sekali.

Sekitar setengah jam sudah memasuki kota kecamatan Teluknaga, setelah itu
harus membelok kekanan mengarah ke Tanjung Pasir.
Jalan yang dulunya berupa jalan tanah saja kini telah diaspal, dan
tidak lama kemudian sudah mendekati pantai yang ditandai sejauh
mata memandang yang terlihat hanyalah empang/tambak ikan.

Menjadi tetangga Jakarta memberikan banyak keuntungan bagi Kabupaten Tangerang. Salah satunya menjadi jujukan warga Jakarta yang ingin berwisata ke lokasi yang tidak terlalu jauh.Kabupaten Tangerang juga menawarkan wisata alam pantai sepanjang 40 kilometer. Andai dikelola serius, bisa jadi kawasan yang banyak membantu perekonomian warga Desa Tanjung Pasir itu berkembang sebagai tempat wisata bahari favorit. Seorang nakhoda perahu mengusulkan agar dibuat dermaga di pantai itu sehingga memudahkan warga naik dan turun dari kapal.
Seperti di lansir dari Kompas 27/2/07 sebenarnya kawasan Pantai Tanjung Pasir tersebut menjadi tempat latihan TNI AL," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Yulistiono. Akan tetapi, Yulistiono tak menutup kemungkinan TNI AL bekerja sama dengan pihak lain, umpamanya Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk bersama-sama mengelola kawasan itu. Itu pun kalau Pemerintah Kabupaten Tangerang mau.
Di garis pantai sepanjang itu, terdapat titik yang menjadi wisata andalan, yaitu Pantai Tanjung Pasir .Pantai Tanjung Pasir diklaim Milik TNI AL.sehingga pengelolaan serta “restribusinya” ditarik seijin suruhan oknum TNI AL dengan dalih “iuran” kebersihan dan parkir.Jadi intinya retribusi yang masuk dari ratusan himgga ribuan wisatawan yang hadir tidak masuk sepeserpun kekas Pemerintah Kabupaten Tangerang.Bagaimana solusinya yah??

Setelah menyusuri pinggir jalan sepanjang bibir pantai tanjung pasir setelah melewati sebuah gerbang selamat dating yang dimodif oleh sponsor merk rokok ternama, baru terlihat pintu masuk ke areal pantai tanjung pasir. Di sini kami di kenakan biaya masuk sebesar Rp.3000. Hum... kesan pertama saat pertma kali tiba di area pantai yang sedikit dipadati oleh wisatawan lokal yg berenang dipantai ialah kondisi kotor dan tak terawat.padahal banyak wisatawan lokal yang memanfaatkan wisata murah yg terjangkau. Selain kotor oleh sampah-sampah yang berserakan di pinggiran pantai dan kios-kios pedagang, tingkat abrasi pantai tersebut juga sudah demikian parah sehingga membuat daratan pantai mulai terkikis habis.***

Rano Karno Tukang Insinyur Bicara Infrastruktur

2009-04-11T02:57:00.000-07:00

Obrolan Infrastruktur dengan Rano Karno
In Infrastruktur, biografi, tokoh on Maret 21, 2009 at 10:21 am
Setelah sempat naik ojek hampir 15 menit dari pintu tol Balaraja, akhirnya sampai juga di Kantor Bupati Tangerang. Sebenarnya nggak perlu naik ojek, tapi karena macet dan sudah dua kali ditelpon sekretaris protokoler-nya Rano Karno, ojek jelas jadi pilihan utama. Yupz, siang itu, saya memang ada janji dengan Rano Karno untuk sebuah wawancara. Sebagai Wakil Bupati Tangerang, saya ingin Rano berbicara tentang infrastruktur. Kebetulan, wawancara itu akan dimuat untuk sebuah literatur tentang infrastruktur kabupaten Tangerang yang terbitan saya, yang saya akan terbitkan nanti…..

Di sana ada Suti Karno, yang ternyata menjadi semacam asisten pribadi Rano. Sebagai seorang artis yang terjun ke dunia politik, dan kemudian terpilih sebagai pejabat publik, Rano tak menampik bahwa ia masih harus banyak belajar tentang berbagai hal, termasuk di antaranya tentang pembangunan infrastruktur.

Setelah saya sunting, jadilah sebuah artikel, yang kemudian saya beri judul: Infrastruktur di Mata Seorang “Tukang Insinyur”
Judul itu saya pilih untuk menarik garis merah antara topik wawancara dan latar belakang Rano, yang pernah identik dengan sebutan “tukang insinyur” sewaktu berakting sebagai pemeran utama sinetron berseri “Si Doel Anak Sekolahan”.
Rano Karno yang berlatar belakang pekerja seni ini masih tampak belum terlalu fasih berbicara tentang teknis dan detail dunia infrastruktur. Namun, ia tampak gigih mempelajari seluk beluk dan berbagai nomenklatur di bidang infrastruktur, terutama yang menunjang profesi barunya sebagai seorang birokrat.

“Sebagai orang baru di dunia birokrasi, saya harus belajar memahami dengan cepat, termasuk hal ihwal infrastruktur,” kata pria kelahiran Jakarta, 8 Oktober 1960 silam itu.
Sebagai pasangan pemenang Pilkada, secara internal, Rano dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar berbagi tugas dalam menjalan peran mereka sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Sebagai Wakil Bupati, Rano kebagian peran untuk menangani lima bidang, yakni: pendidikan, lingkungan hidup, pemuda dan olahraga, wisata dan pemberdayaan perempuan. Itu artinya, bidang infrastruktur bukan merupakan bidang yang menjadi fokus kerjanya selama lima tahun menjabat sebagai Wakil Bupati.
“Tapi, bukan berarti saya sama sekali tidak mengurusi infrastruktur. Menurut undang-undang, tugas seorang Wakil Bupati adalah pengawasan, termasuk pengawasan penyelenggaraan infrastruktur,” tegas Rano, yang pernah menempuh pendidikan akting di Los Angeles ini.

Kini, hasil kerja kerasnya untuk memahami lika-liku bidang infrastruktrur selama enam bulan sejak dilantik menjadi Wakil Bupati, mulai tampak. Rano mulai menguasai seluk beluk dan keterkaitan antarbidang-bidang teknis, yang termasuk dalam konteks pengembangan infrastruktur.
Tentang infrastruktur jalan, misalnya, Rano menyampaikan visinya.
“Saya pernah membaca filosofi China bahwa membangun negara berarti membangun jalan. Infrastruktur jalanlah yang membuat ekonomi bergerak,” ungkapnya. “Ibarat fungsi dalam tubuh manusia, infrastruktur jalan adalah urat nadi, yang mengalirkan darah. Jika ia putus, manusia bisa mati,” lanjutnya beranalogi.
Bahkan, Rano juga ikut hadir dalam peresmian Jembatan Layang (fly over) Ciputat sepanjang 1,4 kilometer, Juni 2008 silam.

Sejak menjadi Wakil Bupati, Rano memang cukup gelisah melihat fakta tentang kondisi infrastruktur, khususnya jalan, di Kabupaten Tangerang. “Jangan melihat Serpong dan sekitarnya, yang sudah seperti kota besar. Coba anda jalan-jalan ke pelosok Balaraja atau Teluknaga, masih banyak akses jalan yang kondisinya masih belum layak,” ungkap Rano.
***
Rano dan Seni Memimpin
Latar belakang Rano Karno, yang seorang pekerja seni, tampaknya akan sangat berpengaruh dalam gaya kepemimpinannya sebagai seorang pejabat daerah. Kepada saya, Rano tampak tak sungkan menampilkan dua sisi kemanusiannya, satu sisi sebagai seorang birokrat, satu sisi sebagai seorang profesional.
“Saya memang sedang mencoba belajar sebagai seorang birokrat. Tapi, saya tetap ingin mewarnai nafas birokrasi di kabupaten ini dengan latar belakang saya sebagai pekerja profesional,” ungkap Rano.
Tampaknya, Rano ingin membawa perubahan atmosfer bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Rano ingin setiap PNS yang kini ia pimpin tidak menjadi ‘robot birokrasi’, yang kaku dalam memaknai setiap tugas yang diberikan.
“Jangan terlalu kaku, sesekali berimprovisasi boleh, kan. Ya, seperti dalam berkesenian. Bagaimanapun, memimpin kan ada seninya, juga,” lanjut pria yang hingga kini masih tinggal di kawasan Lebak Bulus ini, sebelum pindah ke Rumah Dinas Wakil Bupati, yang kini sedang dalam proses penyelesaian.
Di mata Rano, birokrasi yang kaku hanya akan melahirkan ketegangan antara rakyat dan pamong praja. “Dampaknya, sulit menciptakan atmosfer yang dialogis antara rakyat dan pamong praja,” lanjut Rano.
Namun demikian, jika ternyata tahapan dialogis itu menemui jalan buntu, sementara ada sebagian rakyat di Tangerang yang nyata-nyata membangkang aturan, seperti menduduki jalur hijau atau tanah negara, misalnya, Rano siap bersikap keras. “Jika memang harus digusur, ya digusur. Jika sudah begitu, harus siap dianggap tidak populer,” tegasnya.
Oke Bang Rano, rakyat Tangerang menanti improvisasi Anda sebagai Wakil Bupati.***

PEMILU 2009 , apakah membawa perubahan?

2009-04-10T17:51:00.000-07:00

Oleh : Budi Usman ,Mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang

Quick Qount LSI : Partai Demokrat Menang.
Hasil hitung cepat ( quick count ) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, partai Demokrat yang identik dengan SBY itu untuk nasional memperoleh 20,36 persen suara, disusul Golkar 14,77 persen suara dan PDI Perjuangan 14,54 persen suara.

Direktur Eksekutif LSI Denny JA mengatakan, quick count di tujuh provinsi besar, Demokrat unggul di lima provinsi. Demokrat hanya kalah di Jawa Tengah oleh PDI Perjuangan, dan di Sulawesi Selatan oleh Golkar. Tujuh provinsi besar ini, menurut Denny, mampu mewakili 70 persen populasi pemilih di Indonesia."Sehingga bisa dipastikan Demokrat unggul di hampir seluruh provinsi, kecuali di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan," ungkap Denny, dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Pemuda 70, Jakarta Timur, Kamis (9/4) malam.

Sebelum, selama, dan setelah masa kampanye Pemilu 2009, saya cukup banyak membaca tulisan, berita, hasil survei, dan segala sesuatu yang terkait dengan Pemilu 2009. Sedikit banyak saya punya ketertarikan dengan politik namun saya sama sekali tidak berminat ikut politik praktis (misalnya menjadi kader parpol, anggota parpol, apalagi jadi caleg). Saya sudah senang menjadi seorang guru saja. Soal politik, saya cukup menjadi seorang pemerhati sajalah.
Pada Pemilu 2009 ini, untuk pertama kalinya kita memilih caleg pada kertas suara dengan cara mencentang (V) atau mencontereng, meskipun masih dibenarkan kita hanya mencentang nama atau gambar parpol bila kita bingung memilih caleg yang mana (yang sebagian besar tidak kita kenal). Meskipun mencentang nama caleg sudah disosialisasikan jauh-jauh hari (yang saya rasa sosialisasinya kurang maksimal), namun saya yakin sebagian besar orang tetap berpikir menentukan parpol dulu, baru kemudian memilih calegnya (kalau mau). Jadi, harapan para politisi agar rakyat memilih caleg tanpa melihat parpol sepertinya mustahil. Peralihan dari sistem lama ke sistem baru sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin 5 atau 10 tahun lagi.
Masa kampanye telah berakhir. Kampanye terbuka yang berlangsung 3 minggu kemaren terasa biasa-biasa, tidak gegap gempita seperti 5 tahun lalu, bahkan terkesan lengang. Hanya beberapa parpol besar yang berhasil mengumpulkan massa cukup banyak (yang mungkin sebagian dari massa itu datang karena ‘dibayar’ oleh para calegnya), sementara sebagian besar kampanye parpol sepi peminat. Rupanya rakyat kita sudah cerdas, mereka tidak tertarik lagi mengikuti model kampanye yang diisi dengan obral janji dan pagelaran musik dangdut. Siapa yang mau berpanas-panas dan berhujan ria mendengar orasi politik yang penuh dengan janji-janji. Mendingan di rumah atau bekerja saja ketimbang menghadiri rapat massa.
Menurut saya, kampanye parpol tidak banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Sebagian besar pemilih kita sudah mempunyai pilihan parpol mana yang akan dia pilih tanggal 9 April nanti. Persepsi pemilih tentang parpol sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Berbagai berita yang berseliweran di media massa ikut andil membentuk opini pemilih terhadap parpol.

Situ Gintung Potret Bunuh Diri Lingkungan

2009-04-07T19:51:00.000-07:00

Goei Tiong Ann Jr
Saya ikut prihatin atas masih saja muncul musibah yang meminta banyak korban jiwa.
Saya pun amat kaget saat membaca berbagai situs berita dari koran-koran di tanah air, termasuk koran ini (Jawa Pos 28 Maret 2009). Mendengar laporan pandangan mata dari bebagai radio online di Jakarta yang bisa didengarkan di internet juga semakin menambah miris di dalam hati.
Apa yang dikhawatirkan warga setempat dan juga aktivis lingkungan hidup kini benar-benar terjadi. Dua tahun lalu, warga setempat dan aktvis lingkungan sudah melaporkan situ yang tak dirawat, karena ada banyak longsoran kecil dan rembesan di sepanjang tanggul. Tapi, laporan itu tak digubris.

Jangan Salahkan Hujan
Konyolnya orang lebih suka menyalahkan hujan sebagai penyebab jebolnya tanggul di situ tersebut. Lihat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio menjelaskan, jebolnya tanggul Situ Gintung karena hujan deras yang turun lima jam tanpa henti. Hujan ini membuat debit air bertambah sehingga terjadi limpasan ke luar.
Hujan sebenarnya tak layak dipersalahkan, Justru yang layak disalahkan ialah manusia. Manusia yang memulai semua bencana di Situ. Pertama, seperti diketahui Situ Gintung bukanlah telaga atau danau alami (natural), tetapi dibuat Belanda pada 1932. Semula Situ Gintung luasnya 31 hektare. Namun, karena proses sedimentasi atau pendangkalan, saat ini luasnya tinggal 21,4 hektare. Tujuan dibangunnya Situ Gintung adalah untuk persediaan air, perikanan, dan pengendalian banjir. Selama zaman Belanda, situ itu baik-baik saja, karena dirawat dan dimonitor dari waktu ke waktu.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir tangan-tangan manusia yang suka mengeksploitasi alam mendorong ecological suicide atau bunuh diri lingkungan, seperti akhirnya bisa kita lihat bersama. Pada zaman Belanda, sudah ada larangan dalam radius satu kilometer tak boleh ada bangunan atau rumah. Tapi, coba simak, dalam tiga puluh tahun terakhir, semakin banyak rumah dibangun di sekitar Situ Gintung.
Sejak dekade 1980-an, marak pembangunan perumahan di cekungan yang berada di bagian hilir situ. Akibatnya, topologi situ berubah. Perubahan itu tentu sangat berisiko dan kita sudah melihatnya sendiri.

Namun, kesalahan tidak hanya pantas diarahkan kepada manusia yang membangun rumah di sekitar situ. Bagaimanapun, pemerintah atau instansi yang punya wewenang pemberian izin (seperti IMB) seharusnya sejak dini membuat larangan tegas. Kalau pemerintah kolonial saja bisa melarang, mengapa pemerintah sekarang tidak?
Kecuali itu, jangan lupa hutan di hulu sungai sudah digunduli. Tak ada pohon yang biasanya menyimpan air hujan. Keseimbangan alam sudah terganggu akibat ulah manusia pembabat hutan. Air hujan pun langsung masuk ke sungai dan Situ Gintung tidak mampu menampung debit air ketika hujan turun begitu lebat seperti pada Kamis (26 Maret 2009). Bencana mengerikan pun harus dan harus terjadi lagi.

Kecerdasan Ekologi
Sayang, kita hanya bisa menyesali bencana, ketika yang satu ini sudah terjadi. Kita belum punya langkah dan kebijakan antisipatif. Bahkan, ketika sudah ada laporan bahwa tanggul di Situ Gintung sudah memberikan sinyal bahaya dua tahun lalu. Sayang respons yang dibuat instansi yang berwenang begitu lamban. Padahal, untuk apa pun yang berisiko mengundang bahaya, khususnya bagi nyawa manusia, seharusnya membuat instansi berwenang mau bersikap serius dan lebih proaktif.
Di danau-danau atau telaga kecil di negara-negara Eropa, misalnya, sudah dibuat badan otorita khusus yang memberikan laporan atau memberikan early warning bila akan terjadi sesuatu.

Budaya kita memang hanya bisa merespons, sayang respons yang dibuat sering amat lamban. Padahal, bangsa-bangsa lain sudah bisa membuat langkah antisipatif guna meminimalkan dampak bencana. Sebenanarnya UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan agar bencana ditanggulangi sebelum, saat, dan sesudah bencana. Boleh jadi ini semua mencerminkan kecerdasan ekologi kita memang masih rendah.

Kini bukan hanya kecerdasan otak (IQ) atau kecerdasan emosional (EQ), tapi juga EnQ atau Enviro Intelligence/kecerdasan ekologi.
Apa yang terjadi di Situ Gintung hendaknya segera menjadi pelajaran bagi banyak telaga, situ, atau danau di tempat lain. Kabarnya, Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, juga memiliki persoalan seperti Situ Gintung. Untuk itu, harus segera dibuat langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi sebagai bentuk antisipasi atau persiapan menyongsong segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Untuk kawasan Situ Gintung, harus segara ada relokasi bagi warga yang tinggal di dekatnya. Daerah hulu harus direboisasi kembali agar bila hujan lebat datang, debit air yang turun bisa kembali ditampung. Konstruksi tanggul di Situ Gintung juga perlu diperkuat agar tidak rawan jebol.

Dalam the Ecology of Commerce, Paul Hawken mengatakan, ecological suicide tengah menghancurkan kehidupan di bumi akibat ketamakan dan nafsu akan uang. Dibutuhkan ecological wisdom dengan mengasah kecerdasan ekologi kita, agar kita terhindar dari bencana yang lebih besar. Seharusnya para politikus, termasuk para capres dan pengurus parpol, sadar akan hal ini juga. Jangan hanya bernafsu meraih kekuasaan, sementara alam dan lingkungan kita rusak dan menjerit akibat eksploitasi tanpa henti. (*)

Aktivis lingkungan menetap di Roma, Italia.

CISADANE

2009-04-07T10:36:00.000-07:00

FILE: Pemerintah Akan Gusur Warga Bantaran Cisadane

Kamis, 15 Februari 2007 | 04:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menggusur paksa ribuan bangunan di sepanjang bantaran Sungai Cisadane. Bupati Ismet Iskandar mengatakan pemerintah tak akan memberikan ganti rugi atau memindahkan pemilik bangunan. "Semua bangunan melanggar aturan," kata Ismet kemarin.

Menurut Ismet, bantaran Sungai Cisadane akan dikosongkan selebar 50 meter di sisi kiri dan kanannya. Sebelum penggusuran besar-besaran, aparat akan meminta warga pindah secara sukarela. Tapi, jika warga tak kunjung pindah, aparat akan memaksa mereka hengkang. "Kami tak akan menunggu sampai banjir tahun depan," ujar Ismet.

Setelah kosong, menurut Ismet, bantaran Cisadane akan ditanami pohon-pohon besar agar berfungsi sebagai pagar sungai sekaligus lahan resapan. Pemerintah Tangerang pun akan mengeruk bagian sungai yang mendangkal.

Saat ini ribuan bangunan berderet di bantaran Cisadane, dari kawasan Karawaci hingga Pakuaji. Sebagian warga sudah menempati bangunan itu sejak puluhan tahun silam.

Mendekati muara Cisadane, di wilayah Teluk Naga dan Pakuaji, berdiri puluhan perusahaan galangan kapal berskala kecil dan besar. Pemilik galangan juga memakai badan sungai sebagai jalur masuk bahan baku kapal dan jalur pengiriman kapal yang sudah jadi.

Seperti bangunan lain, menurut Ismet, galangan kapal itu pun akan digusur. Alasannya, bisnis milik pengusaha asal Jakarta itu tak memberi sumbangan apa pun bagi Tangerang. "Izinnya saja tak jelas. Lokasinya di Tangerang, izinnya dari Banten," kata Ismet.

Catatan : Namun janji tersebut tidak terjadi,eh tanya kenapa!!!

PNS NETRAL PEMILU

2009-04-05T09:05:00.001-07:00

Oleh : Budi Usman,Aktifis Pantura dan mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang

Posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang strategis selalu menjadi incaran partai politik. Sehingga, sejak era reformasi PNS dilarang terlibat dan melibatkan diri sebagai anggota maupun pengurus parpol demi menjaga netralitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Benarkah pembatasan itu efektif….. ?
Upaya-upaya tidak terpuji dalam menggiring Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan suaranya kepada Caleg dan Parpol tertentu semakin kental terasa. Apa pun motif, dalih atau alasannya, tindakan Bupati atau siapa saja, dalam mempengaruhi netralitas PNS pada pemilu, tidak dibenarkan. Sebab, netralitas PNS merupakan perintah hukum, yang harus ditaati PNS itu sendiri.
Politisasi Birokrasi

Netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, secara tegas dinyatakan
• "Partai politik peserta pemilu dan / atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilu".
• "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama waktu kampanye".
• "Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam undang-undang ini, meliputi presiden, wakil presiden, menteri/kepala lembaga pemerintahan nondepartemen, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Aneh bin ajaib, bahkan sangat disayangkan, sekaligus amat memalukan, mengapa sedemikian ketatnya rambu hukum untuk menjaga netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, tidak juga mampu meniadakan aksi pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, termasuk kepala desa atau sebutan lain, yang bersifat politisasi birokrasi.

BAKSOS AMAN DI PANTURA

2009-04-04T22:51:00.000-07:00

Pantura 5/aptil/2009
Anak muda anti narkoba (AMAN) gelar baksos aksi bersih2 tpu se-pantura,berpusat di TPU wakaf desa di kebun nangka desa kp melayu barat,aktifis AMAN,BKPRMI dan warga sekitar gelar aksi tersebut,sejak pagi hingga siang hari di 6 kecamatan pantura secara serentak.Tampak hadir ketua panitia Baksos AMAN Budi Usman,ketua BKPRMI Haji Memet dan perwakulan ketua AMan yang diwakili Ruli Iskandar.AMAN dan elemen pantura lainya seperti Bakor Pantura ,BKPRMI dan relawan zaki iskandar lainya sepakat mendukung dan memilih serta mencontreng ahmed Zaki Iskandar sebagai wakil mereka di DPR RI Dapil Banten III nomor urut I dari Partai GOlkar. Alasan mereka karena keberpihakan zaki iskandar thd warga pantura telah jelas dan terbukti"ujar budi usman ketua bakor pantura ".

Galangan Kapal Mangkrak....

2009-04-02T07:07:00.000-07:00

PAKUHAJI - Masyarakat di perkampungan nelayan Karang Serang dan Cituis, Kabupaten Tangerang, berharap pihak berwenang tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan. Ini menyusul mangkraknya tempat perbaikan dan perawatan kapal atau galangan kapal (doking) Cituis yang dibangun pemerintah setempat pada pertengahan 2007 silam. Diduga, mangkraknya bangunan tersebut disebabkan ada ketidakberesan dalam proyek pembangunannya.

Dugaan itu muncul setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Cituis, Kecamatan Pakuhaji. Proyek pembangunan yang lokasinya tidak jauh dari Doking Cituis, itu pun hingga kini masih mangkrak. Belakangan diketahui, proyek tersebut ternyata bermasalah dan akhirnya menyeret dua pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang ke meja hijau.

“Sebelumnya, masyarakat di sini nggak tahu kalau bangunan pelelangan ikan itu ternyata bermasalah. Pantas saja sampai sekarang dibiarkan kosong begitu saja. Kalau begitu, bisa jadi doking yang nggak terurus itu juga bermasalah seperti tempat pelalangan ikan itu,” kata Sutardi, salah seorang pemilik kapal di Desa Cituis, Kecamatan Pakuhaji, Minggu (29/3).

Atas dasar itu, Sutardi berharap kepada pihak berwenang, terutama penegak hukum, untuk segera mengambil tindakan agar ada kejelasan mangkraknya doking tersebut. Secara kasat mata, bangunan yang dibangun dengan anggaran Rp 3,052 miliar itu menurut Sutardi tidak layak disebut doking.
“Saya hanya orang kampung, nggak tahu persis proyek pemerintah ini. Tapi saya pernah ke Pekalongan memperbaiki kapal. Doking di sana tidak seperti yang dibangun pemerintah ini,” kata Sutardi.

Rusdi, warga setempat yang ditugaskan menjaga doking, mengakui jika tempat pemeliharaan dan perbaikan kapal itu sama sekali belum pernah dioperasikan. Sejumlah peralatan bengkel kapal yang sebagian di antaranya didatangkan dari luar negeri pun dibiarkan begitu saja tergeletak di gudang penyimpanan.
“Sejak bangunan ini selesai, belum ada kegiatan sama sekali di tempat ini. Siang malam saya yang menjaga tempat ini. Orang dari dinas hanya datang sesekali waktu,” kata Rusdi.

Informasi yang diperoleh, fasilitas untuk nelayan yang berlokasi di dekat gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang, itu dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007. Sedianya bangunan itu sudah beroperasi awal Mei 2008 lalu. Saat ini hampir setiap harinya, bangunan doking itu tampak sepi dan kosong. Gerbang utama yang digunakan untuk kapal masuk ke dalam doking terkunci dan tertutup rapat. Tidak ada seorang pun petugas atau pegawai PPI yang dapat ditemui. Disana hanya ada seorang warga penjaga doking dan sejumlah nelayan yang tengah beristirahat. (bha)

MAJALAH TEMPO Edisi 7 April 2008 : SITU GINTUNG SALING TUDING

2009-04-02T00:24:00.000-07:00

PAGAR itu menjorok hingga ke tepi air Situ Gintung, memotong habis tanggul dan jalur pejalan kaki. Agar bisa lewat, Erian Alfino dan dua kawan sekolahnya harus menyusuri tepi pagar sepanjang 30-an meter itu.
Kini situ sudah kering, setelah bendungannya jebol pada Jumat dua pekan lalu. Tepi situ di sekitar pagar terlihat hampir tegak lurus. Dalamnya tak kurang dari lima meter. Agak ke tengah sedikit kedalamannya sudah 10-an meter.
Ketika situ masih terisi air, ketiga siswa SMP Muhammadiyah 17 itu harus amat waspada ketika melewati pagar. Bila terpeleset, mereka langsung jatuh ke situ. Bila tak bisa berenang, mereka tenggelam. ”Kami lewat sambil memegang jeruji pagar,” kata Arian, siswa tahun ketiga di sekolah itu. ”Ini jalan kami ke sekolah,” ia menambahkan.

Pagar besi berfondasi beton itu milik Cireundeu Lakeside. Dokumen tanah kompleks perumahan ini menunjukkan seharusnya tanah di bagian tepi danau bersudut tajam. Faktanya, sudutnya kini 90 derajat, sejajar tepi situ. Inilah salah satu sebab mengapa luas Situ Gintung terus menciut. Banyak yang menggangsir tanahnya. Alhasil, dari semula 31 hektare pada 1933, kini tinggal 21 hektare.
Nirwono Joga, ahli lanskap Jakarta dan Koordinator Peta Hijau Jakarta, menduga penyempitan itu ikut andil dalam keruntuhan bendungan Situ Gintung. Soalnya, penyempitan itu membuat daya tahan situ saat hujan deras berkurang, karena kehilangan bagian landainya. Akibatnya, air lebih keras menekan bendungan yang sudah hampir uzur itu.

Sebanyak 33 rumah mewah itu bergaya minimalis. Sebagian di antaranya sedang dibangun, berjejer dari depan gerbang hingga tepi danau. Nah, ketika Tempo menyambangi perumahan itu, kaveling yang berada di dekat danau sudah terjual. Ada patok: SOLD.

Dokumen Tempo menunjukkan perumahan itu mendapat izin pemanfaatan ruang dari Bupati Tangerang Ismet Iskandar pada 24 Januari 2007. Izinnya untuk rumah tinggal. Restu resmi ini menjadi dasar untuk mendapatkan sejumlah perizinan, termasuk izin mendirikan bangunan. Ismet tak menyangkal telah memberikan izin itu kepada Cireundeu Lakeside. Ia beralasan, izin diberikan karena lahan yang akan dibangun jauh dari bantaran situ. ”Jadi tidak melanggar. Justru kalau izin tidak keluar, kami dianggap melanggar,” katanya, Jumat pekan lalu.

Toh, lain yang dilaporkan, lain yang terlihat di lapangan. Kaveling terdekat dengan tepi danau di perumahan itu memang tidak menempel pagar, karena masih ada jalan beraspal hotmix. Tapi jarak kaveling itu dipastikan kurang dari 50 meter, seperti yang diatur peraturan daerah mengenai tata ruang. Pagarnya—itu tadi—membuat anak sekolah tak bisa lewat karena memotong bantaran situ.

Pagar itu bahkan tak dapat dirobohkan oleh pemerintah. Alkisah, Departemen Pekerjaan Umum membangun jogging track di atas tanggul situ pada Juli tahun lalu. Rampung pada Desember, jalur lari ini terputus di tepi pagar, dan menyambung lagi di seberangnya. ”Saya tidak tahu kenapa. Mungkin ada orang kuat di atas,” ujar Suaib, penasihat paguyuban petani ikan jaring apung di situ itu, yang juga terlibat aktif dalam pembangunan jalur lari.

Padahal, menurut Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang M. Hidayat, bangunan warga hanya diizinkan didirikan 50 meter dari tepi situ. Tanpa itu, izin mendirikan bangunan tidak akan keluar. Alasannya, ”Melanggar garis sempadan. Kita tidak ada tawar-menawar,” ujarnya Sabtu pekan lalu.

Bukan hanya Cireundeu Lakeside yang melanggar tata ruang Situ Gintung. Beberapa ratus meter dari perumahan itu berdiri rumah milik Boy Sofyar. Pagar rumah pengusaha ini persis di tepi danau. Pagar itu sangat kukuh, diperkuat dengan besi yang terlihat sedikit menonjol ke danau.
Boy tak bisa ditemui. ”Ia sedang di Amerika,” ujar penjaga rumah. Tapi Tempo diperkenankan masuk ke pekarangan. Di sana berdiri beberapa rumah. Aulanya hampir menempel di pagar danau. Amboi, tak ada air di situ pun pemandangan dari pekarangan rumah Boy begitu menawan—sangat lepas.

Di tepi situ buatan Belanda itu juga berdiri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah—dulu Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. ”Tapi UIN memiliki izin, karena sesuai dengan peruntukannya,” ujar M. Hidayat. Toh, universitas ini tetap melanggar aturan soal sempadan, karena pagarnya menempel di tepi situ.

Namun ada kisah yang menunjukkan bahwa tepi danau yang bersisian dengan kompleks UI itu pernah diuruk. Akibat hujan deras dan badai, pada 1986 lahan urukan yang belum menyatu sempurna dengan dasar danau ini terangkat lalu bergerak hingga ke tengah situ. ”Peristiwa ini menjadi berita heboh. Disebutnya pulau bergerak,” ujar Andi Syahrandi, warga Jalan Gunung II Cirendeu, tak jauh dari Situ Gintung.***

Sunudyantoro, Dwidjo U. Maksum, Amandra Megarani, Joniansyah

serimoni

2009-04-01T22:11:00.000-07:00

TEMAN YANG PERGI......

2009-03-30T16:29:00.000-07:00

Jika kejahatan di balas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpujiia Tertidur Untuk Selamanya
Bagikan

Hari ini jam 9:52
Hari itu fajar demikian tenang diselimuti langit mendung
Seperti hari-hari kemarin, tubuh lemah itu ter bujur di atas ranjang
Tapi nafasmu kini lebih cepat tak seperti biasanya
Tak seperti pada banyak tidurnya terdahulu

Dari mulutmu sebaris kalimat terucap ‘Ibu haus, ibu Haus’
Berkali-kali kalimat itu kau ulangi
Dan manakala beningnya air menyentuh bibirmu
Dengan cepat kau sambar, bergegas mengaliri dahaga
Seperti baru saja lari beberapa kilometer jauhnya.

Setelah puas, lagi-lagi kaupun kembali tertidur
Engkau tetap tampak lemah tapi tenang dalam tidur itu
Namun sepertinya engkau akan tidur cukup lama
Hingga tak akan ada yang sanggup untuk membangunkanmu
Karena kau tertidur meninggalkan raga

Jika ini waktu yg tepat dan indah untukmu menutup usia,pergilah dgn wajah tersenyum. Allah izinkan aq,kami serta orang-orang yg mencintai wanita lanjut usia yang lemah ini menitip doa agar Engkau memberi tempat yang istimewa d sisiMU. Sandingkan ia dengan bidadara nan tampan dan t'baikmu. Karena ia pantas mendapatkannya. Selamat jalan embah Fatimah, kami akan merindukan dirimu menyentuh kepala seraya b'munajat kepada-Nya untuk keselamatan Kami. Wajahmu akan selalu ada disetiap sujud kami. Innalillahi wa innaillaihi rojiun.

BERHARAP POLITISI TIDAK BUSUK

2009-03-26T23:50:00.000-07:00

Pengantar

Kebijakan autonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2002; Halim & Abdullah, 2006). Perubahan ini juga berimplikasi pada kian besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah.
Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Dugaan adanya misalokasi dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran dinyatakan oleh Keefer & Khemani (2003), Mauro (1998a, 1998b), dan Tanzi & Davoodi (2002).

REALITA

Kondisi powerful yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar. Posisi eksekutif yang “lebih rendah” dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak “rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan outcome anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik. Dengan demikian, meskipun penganggaran merupakan bagian dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi oportunisme agen (Eisenhardt, 1989), kenyataannya dalam proses pengalokasian sumberdaya selalu muncul konflik kepentingan di antara actors (Jackson, 1982). Untuk menjelaskan fenomena self-interest dalam penganggaran publik tersebut, teori keagenan dapat dipakai sebagai landasan teoretis (Christensen, 1992; Johnson, 1994; Smith & Bertozzi, 1998).

Alokasi sumberdaya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi (Mauro, 1998a; 1998b) dan memberikan keuntungan politis bagi politisi (Keefer & Khemani, 2003). Artinya, korupsi dan rent-seeking activities di pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah.***

MUSIBAH SITU GINTUNG

2009-03-26T23:19:00.000-07:00

CIPUTAT—Situ Gintung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan mengamuk pagi pukul 04.30 WIB. Sebanyak 12 warga Cirendeu, Jakarta Selatan berbatasan dengan kota baru itu, tewas.

Menurut Kapolsek Ciputat AKP Ngisa Anshari, peristiwa itu terjadi pada pagi buta subuh atau sekitar pukul 04.30 WIB. Disaat tanggul Situ Gintung jebol, warga Cirendeu, Jakarta Selatan, tertidur lelap.

Akibatnya, sejumlah rumah yang berada di sekitar danau terendam dengan ketingian badang orang dewasa, warga RT 01/08 Cireunde yang belum mengetahui datangnya tsunami kecil karena terlelap tidur tidak dapat menyelamatkan diri ketika air deras itu datang secara tiba-tiba.

”Sejumlah rumah di sekitar danau pun terendam, banyak dari warga tertidur pulas tewas ketika dihantam air Situ Gintung,” kata Kapolsek.

Pantauan Tangerang Online, sejumlah petugas telah melakukan evakuasi dilokasi dan membawa para korban ke Puskesmas Ciputat. Bahkan sebagian korban yang masih hidup diletakan dijalan usai di evakuasi petugas.

”Kebanyakan korban tinggal di Kompleks Cirendeu Permai dan sekitar Jalan Achmad Dahlan tidak jauh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta,” kata Kapolsek.

Rata-rata korban tewas, sambung Kapolsek, merupakan anak-anak dan ibu rumah tanggga. Data yang dikumpulkan Tangerang Online, dari puskesmas, polsek setempat tercatat 12 orang meninggal dunia. (i’in)
Diposkan oleh coffe di 22:32 0 komentar

PETAKA MUSIBAH SITU GINTUNG

2009-03-26T23:17:00.000-07:00

UP TO DATE !!

2009-03-26T05:30:00.000-07:00

KETIKA MUSIM LELANG = PROYEK TIBA
Oleh : Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara.

Apa pun modusnya, pembocoran anggaran proyek tidak akan sangat sulit jika tidak dilakukan secara berjemaah. Kalau bermain sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Alih-alih mendapatkan untung, Anda malah bisa dijebak dan dijerat hukum. Biar aman dan untung, harus berkolusi dengan pejabat di departemen/dinas via pemimpin proyek hingga ke para kasir di kantor kas agar tagihan dana proyek lancar. Belakangan ini jasa oknum anggota Wakil Rakyat pun diperlukan agar sebuah proyek dapat disetujui dalam APBN dan APBD.
Asas profesionalisme tidak laku dalam modus itu. Yang terpenting, ada hubungan ayah-anak atau bentuk kekerabatan lainnya, hubungan karena dari partai politik yang sama atau karena si pengusaha donatur partai, anggota kelompok atau kedekatan pengusaha dengan pejabat tinggi negara. Dengan pendekatan inilah si Badu bisa menjadi ketua panitia pengadaan, si Udin menjadi pemimpin proyek, dan si Poltak menjadi pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan departemen. Semua yang masuk jaringan hubungan atau kedekatan itu harus mendapatkan bagiannya. Dari petinggi dinas atau SKPD hingga para kasir.
Menurut Bambang Soesatyo Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Contoh kasus yang paling nyata tentang praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah adalah kerapuhan aspal jalan-jalan raya di Jakarta serta praktek pelanggaran tata ruang yang gila-gilaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Curah hujan yang rendah sekalipun dengan cepat menimbulkan genangan air pada hampir semua ruas jalan, yang kemudian menyebabkan jalan dengan cepat berlubang.
Dalam dua contoh kasus ini, bisa dilihat bagaimana para birokrat negara atau pemerintah daerah tutup mata (kolutif) terhadap praktek menurunkan spesifikasi barang dan mutu pekerjaan yang dilakukan para kontraktor maupun konsultan proyek. Modus korupsi seperti ini sudah meluas. Maksudnya, dipraktekkan di hampir semua departemen atau lembaga negara dan pada semua pemerintahan daerah.
Menyedihkan karena kebocoran akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih berlangsung hingga kini. Pada 2000-an sekarang, nilai riil kebocoran APBN dan APBD per tahun anggaran bisa mencapai kisaran Rp 60-70 triliun. Jumlah ini ekuivalen 20 persen anggaran pengadaan barang dan jasa per tahun. Maka tidak aneh jika sekitar 80 persen dari 20 ribu pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut pelanggaran terhadap Keputusean Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah.

Dari hasil kajian ICW pada 2005-2008, terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius. Padahal hal itu dilarang secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat nilai proyek di atas Rp 50 juta harus melalui mekanisme pelelangan (tender). Dari temuan ICW, terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan, yang modusnya menggunakan penunjukan langsung.

Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses pengadaan adalah praktek markup (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus). Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan menunjukkan masih buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktek korupsi di sektor tersebut.

Dengan kata lain, mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang sarat dengan perburuan rente masih menjadi penyakit serius yang menghambat pemerintah yang bersih. Hal ini mengingat ancaman nyata dalam korupsi pengadaan adalah buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan pemborosan anggaran yang terjadi karena penyusunan anggaran proyek yang digelembungkan. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Fenomena tersebut tidak hanya dapat dilihat pada modus korupsi yang terjadi, tapi juga dapat diketahui dari pemetaan sektor-sektor yang selama ini rawan terjadinya korupsi. Dari data media massa yang dikumpulkan selama 2005, diketahui bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi (66 kasus). Diikuti kemudian oleh sektor anggaran Dewan (58 kasus) dan infrastruktur (22 kasus). Yang terakhir ini bisa dikatakan memiliki keterkaitan dengan isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa mengingat sebagian belanja pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti dirilis oleh Adnan Topan Husodo, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch ( Koran Tempo, 18 Juli 2006) Korupsi politik adalah sebagaimana disebutkan di atas, inti dari korupsi pengadaan barang dan jasa adalah penyuapan. Penyuapan dapat dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Penjelasan lebih jauhnya, sumber daya kekuasaan mewujud dalam kewenangan, otoritas, informasi, jumlah, dan besarnya proyek yang menjadi domain pejabat, sedangkan kekuasaan uang ada pada diri pelaku usaha/pebisnis/pengusaha.

Karena itu, memandang korupsi pengadaan barang/jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan bersinggungan erat dengan korupsi politik. Pertautan keduanya sungguh jelas.

HEADLINE

2009-03-21T06:19:00.000-07:00

DAfiNa Naswah Dianti ,Lahir 6 Oktober 2003, TK ATTAQWA Teluknaga Tangerang

“… Ibrahim berkata: “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!”

“Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”

(Dialog antara Nabi Ibrahim As pada saat menyampaikan perintah Allah Swt untuk mengorbankan anaknya Ismail As, yang terekam dalam al-Quran Surat Ash-Shaffat (37) ayat 102).

Maka ujian yang sangat berat itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim As, dengan dasar keikhlasan dan kepasrahan anaknya. Ketika pedang dihayunkan oleh Nabi Ibrahim As, seketika iitu pula Allah Swt mengganti tubuh Ismail As dengan seekor domba, sehingga Ismail As selamat.

2009-03-19T07:54:00.000-07:00

PNS NETRAL

2009-03-18T06:43:00.000-07:00

Wahai PNS Jagalah Netralitas dlm PEMILU
Oleh : Budi Usman,Aktifis Pantura dan mantan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang

Posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang strategis selalu menjadi incaran partai politik. Sehingga, sejak era reformasi PNS dilarang terlibat dan melibatkan diri sebagai anggota maupun pengurus parpol demi menjaga netralitas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Benarkah pembatasan itu efektif….. ?
Upaya-upaya tidak terpuji dalam menggiring Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan suaranya kepada Caleg dan Parpol tertentu semakin kental terasa. Apa pun motif, dalih atau alasannya, tindakan Bupati atau siapa saja, dalam mempengaruhi netralitas PNS pada pemilu, tidak dibenarkan. Sebab, netralitas PNS merupakan perintah hukum, yang harus ditaati PNS itu sendiri.
Politisasi Birokrasi
Netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, secara tegas dinyatakan
• "Partai politik peserta pemilu dan / atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilu".
• "Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama waktu kampanye".
• "Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam undang-undang ini, meliputi presiden, wakil presiden, menteri/kepala lembaga pemerintahan nondepartemen, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Aneh bin ajaib, bahkan sangat disayangkan, sekaligus amat memalukan, mengapa sedemikian ketatnya rambu hukum untuk menjaga netralitas PNS dalam pemilu legeslatif, tidak juga mampu meniadakan aksi pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, termasuk kepala desa atau sebutan lain, yang bersifat politisasi birokrasi.
Aksi politik tidak terpuji yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (birokrasi negara) itu, bisa merusak netralitas PNS dalam pemilu legeslatif. Mengapa? Karena kultur birokrasi negara kita, sarat ciri feodalisme, paternalisme dan primordialisme.
Ketiga ciri tersebut, tampak terutama dalam watak pribadi rata-rata bawahan yang bersifat sub-ordinasi bawahan terhadap atasan. Pegawai bawahan, takut melakukan perlawanan terhadap tindakan atau perintah atasan, walau jelas-jelas bawahan menyadari tindakan atau perintah atasan mereka merupakan pelanggaran hukum.
Selain itu, kendati PNS sadar mandat hukum mereka, adalah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi, tetapi ketika atasan, khususnya yang mempunyai kewenangan memberi sanksi administratif kepada bawahan, maka upaya Bupati menggiring PNS untuk memilih tanda gambar (caleg/parpol) tertentu, membuat penggunaan hak politik PNS di bilik suara tidak sesuai tuntutan hati nuraninya, tetapi sesuai perintah atasan.
Tim Sukses
Seharusnya, hak politik PNS yang memang hanya di bilik suara itu, dijunjung tinggi seluruh pejabat negara, struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, maupun kepala desa (sebutan lain), sesuai perintah undang-undang. Sebab, berbeda dengan anggota TNI dan Polri, yang -sesuai perintah hukum- tidak menggunakan hak suara, PNS (masih) berhak menggunakan hak politik warga negara, di bilik suara.
Selain di bilik suara, PNS tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tak langsung, sengaja atau tak sengaja, dalam seluruh bentuk keberpihakan PNS kepada peserta pemilu.
Konsisten dengannya, setiap PNS tidak dibenarkan oleh hukum untuk menjadi tim sukses atau tim kampanye yang mana pun. PNS pun dilarang ikut dalam kampanye pemilu, baik pemilu legesIatif maupun pemilihan presiden.
PNS juga tidak diizinkan mempengaruhi warga masyarakat untuk memilih, atau tidak memilih parpol atau perorangan peserta pemilu legislatif, sebagaimana tidak juga diperkenankan menonjolkan kelebihan caleg tertentu, sembari menjelek-jelekkan pasangan calon lainnya.
Kejahatan Politik
Sikap netral PNS dalam Pemilu mendatang, merupakan prasyarat mutlak berlangsungnya pemilihan umum yang bersifat luber dan jurdil. Sebab, kalau ada PNS yang bersikap tidak netral, apalagi sampai terang-terangan berpihak kepada Caleg tertentu, maka penggunaan fasilitas negara di bawah kendali kekuasaannya, dapat terarah (secara prioritas) bagi pemenangan caleg atau parpol tertentu.

OFF THE RECORD = MASIH PERCAYA PEMILU ??

2009-03-18T00:57:00.000-07:00

Budi Usman,Ketua Presedium Bakor Pantura Kab Tangerang

Sampeyan masih percaya Pemilu 2009 nanti akan menghasilkan perubahan? Saya masih sangat percaya, hehehehe :grin: Buat apa buang-buang dhuwit kalau tak menghasilkan apa-apa? Perubahan macam apa? Nah, itu menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab?

Kalau kita melakukan kilas balik sejenak, negeri kita sebenarnya sudah sangat kenyang pengalaman soal berdemokrasi. Namun, banyak pengamat mengatakan bahwa kita masih baru belajar berdemokrasi. Wew… kapan lulusnya, yak? Kok kalah sama orang-orang ndesa yang tinggal di pelosok-pelosok dusun. Mereka sudah sangat paham bagaimana melakukan praktik demokrasi secara benar. Mereka (hampir) tidak pernah salah memilih lurah yang bakal jadi sang pemimpin karena jelas track-record-nya.

Kalau memilih anggota dewan? Hah? Kita seperti memilih kucing dalam karung yang dibungkus rapat-rapat. Warna bulunya pun tak jelas. Namun, kita dipaksa harus memilih, kecuali mereka yang memilih untuk tidak memilih alias golput. Bisa jadi, Pemilu yang digelar selama ini selalu saja menyajikan ”kucing-kucing” yang tak jelas warna bulunya. Tak heran kalau kucing yang berhasil keluar dari karung justru banyak yang rakus dan suka menilap dendeng milik simpanan majikannya. Loh, memang siapa majikannya? Lha ya rakyat! Rakyat itu dalam paradigma *halah* kekuasaan adalah pemilik kedaulatan. Karena terlalu repot, mereka menyerahkan semua aspirasi dan keinginannya lewat wakil-wakilnya. Nah, para wakil rakyat itulah yang diberi amanat untuk menyampaikan harapan dan mimpi agar bisa hidup lebih sejahtera; gampang cari kerja, punya daya beli terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, bisa keluar dari kubangan lumpur kemiskinan, atau bisa menikmati pendidikan murah.

Namun, agaknya banyak ”majikan” yang kecewa lantaran ulah wakil-wakilnya yang serakah dan bermental korup. Fasilitas gaji dan tunjangan bulanan yang sudah bisa untuk hidup mapan belum cukup membuat mereka merasa nyaman. Mereka masih berambisi untuk jadi OKB alias Orang Kaya Baru; menjadi kaum borjuis bergaya feodal. Mereka tak segan-segan cari ”jalan tikus” agar gampang menghilangkan jejak. Bahkan, jika perlu menggunakan cara-cara magis untuk bisa kaya secara instan.

Gedung dewan pun tak ubahnya ladang perburuan gengsi dan kekayaan. Muncullah istilah koboi-koboi Senayan. Mereka mendadak berubah menjadi selebritis politik yang dipuja para pemburu kesesatan. Para pengusaha yang ingin mulus berbisnis mesti menjalin negosiasi dan kongkalingkong dengan para koboi itu. Para birokrat yang ingin memuluskan agenda dan program ”basah” mesti ”njawil” dengan sang koboi. Para pengusaha hiburan mesti bermurah hati menyediakan fasilitas serba mewah lengkap dengan selimut ”hidup”-nya yang hangat agar usahanya tak kena ”semprit”. Paradigmanya pun dibalik. Mereka yang seharusnya mewakili dan melayani sang ”majikan”, mendadak sontak minta dilayani. Itulah perubahan yang kita rasakan selama ini, hehehehe :grin: Rakyat begitu gampang dilupakan. Janji-janji manis yang bertaburan di atas mimbar kampanye hanya membentur tembok retorika dan slogan belaka. Agaknya, periode 5 tahun belum cukup memuaskan dan memanjakan naluri ”kebrengsekan” purbanya.

Siklus 5 tahunan itu kembali akan digelar. Jika tak ada aral melintang, 9 April 2009 nanti bangsa kita akan kembali memilih ”kucing dalam karung”, eh, maksudnya memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR/DPRD dan DPD. Kini, gaungnya sudah mulai terdengar. Aroma kampanye sudah bertaburan di sudut-sudut kampung. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan para calon wakil rakyat saling berlomba pidato, menaburkan retorika, dan menyebarkan janji-janji. Mereka mendadak jadi ”sok akrab” dengan rakyat. Bahkan, tak jarang yang memaksakan diri jadi dermawan. Seper-sekian pundi-pundinya diambil sebagai modal mendekati rakyat. Namun, jangan lupa, mereka sudah sangat piawai menyusun taktik dan strategi menjalankan ”bisnis” politik. Sungguh konyol mengeluarkan modal hanya sekadar untuk menjadi seorang dermawan. Pengalaman menjadi petualang politik dengan dukungan naluri ”kelicikan” sudah cukup menjadi modal untuk bermain akrobat di atas panggung.

Meski demikian, saya juga percaya, masih ada beberapa anggota dewan yang memiliki wisdom dan kearifan. Mereka benar-benar memosisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya sehingga tak berani main-main dan spekulasi. Mereka tak mau larut dalam kubangan lumpur kesesatan dan kenistaan. Ada amanat yang mesti diembannya. Mereka tak dilarang menjadi kaya, tetapi semata-mata itu buah dari perjuangan dan keringatnya dalam menghadirkan sosok rakyat pada setiap jengkal keputusan dan kebijakan yang diambil. Mereka inilah sosok anggota dewan yang selalu ”tapa ngrame”, hidup berbaur dengan rakyat yang diwakilinya, visioner, dan berusaha menghadirkan ”syurga” buat ”majikan”-nya.

Kalau sudah begini, masihkah Sampeyan tidak percaya kalau Pemilu 2009 akan membawa perubahan? ***

Road Show anti Narkoba di Panongan

2009-03-17T18:48:00.000-07:00

RESUME

2009-03-16T20:03:00.000-07:00

BERHARAP KEPADA CALEG MUDA

Oleh Budi Usman, Ketua Presedium Bakor Tangerang Utara
Tinggal Di Teluknaga Kab.Tangerang

Satu hal yang menjadi ganjalan juga lemahnya kemandirian caleg-caleg muda.Sebagian dari mereka bukankah kader partai politik yang berkeringat. Mereka tidak cukup memiliki kontribusi berarti bagi partai politik untuk bersaing secara sehat. Mereka masuk menjadi calon wakil rakyat karena pengaruh kuat keluarga atau orang tua. Mereka bagian dari caleg AMPIBI; anak, mantu, ponakan, istri, bibi dan ipar. Caleg muda semacam ini mem-by-pass kader-kader partai politik “berkeringat” yang bekerja keras membesarkan partai politik.
Maka kita bisa menyaksikan di berbagai media kampanye mereka mencantolkan dirinya dengan orang tua atau kerabatnya. Caleg semacam ini tak punya cukup kepercayaan diri atau merasa tidak cukup dikenal oleh publik. Jangan-jangan mereka tak memiliki cukup kompetensi atau prestasi untuk mengatakan inilah saya, dan bukan inilah bapak atau ibu saya.

PEMEKARAN daerah pemilihan (dapil) di Banten berpotensi mengubah konfigurasi perolehan kursi partai politik dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, Banten hanya terdiri dari dua dapil. Pemilu 2009 menjadi tiga dapil. Dapil Banten III meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang dengan alokasi 10 kursi DPR. Pada Pemilu 2004, wilayah ini masuk dapil Banten II dengan 11 kursi. Ketika itu, Golkar, PDIP, dan PKS masing-masing meraih dua kursi. PPP, PD, PAN, PKB, dan PBR masing-masing mendapat satu kursi.

Perolehan kursi di dua dapil Banten pada 2004, Golkar teratas dengan meraih lima kursi. Posisi kedua ditempati PDIP dengan empat kursi. PKS di posisi ketiga dengan tiga kursi. Selanjutnya PPP, PD, PAN, dan PKB masing-masing kebagian dua kursi. PBR dan PBB masing-masing mendapat satu kursi. Total kursi yang dialokasikan di provinsi pecahan Jawa Barat itu pada Pemilu 2004 sebanyak 22.Sama dengan alokasi kursi untuk Pemilu 2009. Hanya saja, alokasi kursi itu dibagi ke tiga dapil, yakni banten I 6 kursi, Banten II 6 kursi, dan Banten III 10 kursi. Dapil ini memiliki sekitar 3,8 juta pemilih. Perilaku pemilih di daerah ini tergolong unik karena Partai Buruh tidak mendapat perolehan suara signifikan. Padahal, daerah ini memiliki sejumlah kawasan industri dan dihuni kaum buruh. Etnis asli Tangerang adalah Sunda.

Dari caleg muda model inilah kemudian harapan akan lahirnya kebijakan cerdas, kritis, bernas dan pro rakyat dari parlemen daerah maupun pusat sirna. Jika mereka menjadi anggota DPR/D karena uang dan pengaruh keluarga dan bukan kapasitas dirina, maka begitu juga ketika mereka menjadi anggota legislatif.
Mereka tidak menjadi wakil rakyat, tapi wakil keluarga. Yang akan muncul bukanlah kebijakan pro rakyat, tapi pro keluarga. Bagaimana mengamankan proyek “milik” keluarga atau mendorong anggota keluarga yang lain untuk menguasai jabatan politik lain.

Sejak menjadi kota satelit Jakarta, kawasan dapil Kota/Kabupaten Tangerang ini berubah menjadi lokasi yang dihuni para pendatang dengan beragam etnis dan agama. Hanya 36 parpol nasional yang akan bertarung di Banten III karena dua parpol yakni PPIB dan PPDI tidak mengajukan caleg.Partai Bulan Bintang yang terkenal dengan jargon Syariat Islamnya mengusung Ketua DPW PBB Banten Beuty Nasir sebagai Caleg nomor pertama.Partai Golkar mengandalkan kader muda seperti Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain pada nomor urut satu.
PPP menempatkan Irgan Chairul Mahfiz, Sekjen DPP PPP, di nomor urut pertama. Partai Demokrat mengandalkan Hartanto Edhie Wibowo.PAN menempatkan Muhammad Ali Taher Parasong pada urutan pertama dan Yasmin Muntaz, mantan presenter Antv , di urutan empat. PKS mengusung Yoyoh Yusroh sebagai caleg perempuan nomor urut pertama. Urutan kedua Jazuli Juwaini, anggota Komisi II DPR.
pakar politik UI Boni Hargens menilai pemilih di Tangerang merupakan pemilih transisi dari tradisional ke rasional.

Secara pribadi, saya optimis kepada Caleg-caleg muda dari Dapil Kota dan Kabupaten Tangerang yang berani maju dan mungkin mampu mengulang sejarah gemilang pemuda di era pra kemerdekaan dan mengukir sejarah baru bagi masyarakat daerah karena beberapa hal.
Pertama, meskipun caleg-caleg muda bisa dibilang masih belia dalam tataran dinamika politik lokal, namun ketika melihat semangat muda dan keluhuran ideologi perubahannya saya sangat yakin caleg-caleg muda terpilih nanti bisa mengobarkan spirit perbaikan nasib rakyat dan daerahnya menuju kesadaran kolektif kaum muda .
Kedua, komitmen para pemudanya yang tidak ingin bergantung pada siapapun (kecuali pada pemuda itu sendiri yang mempunyai kepedulian bersama untuk membenahi negeri ini lebih baik). Mereka mengusung suatu gerakan alternatif dengan memilih berafiliasi dalam partai politik yang meskipun mereka belum matang sebagai kader partai-partai politik pengusung calon. Namun disisi lain paling tidak cara ini, mengutip Teori Michael Foucault, Politik Demagogik yaitu taktik politik secara halus memasuki wilayah politik kekuasaan adalah suatu jalan perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat ditengah kegamangan kondisi politik lokal maupun nasional.
Ketiga, masifnya dukungan massa rakyat daerah yang percaya pada kualitas pemuda masa kini yang terpelajar, merakyat dan memiliki basic kompetensi intelektual yang meskipun belum teruji. Namun keyakinan dan dukungan itu adalah modal politik, sekaligus bisa diibaratkan amanat suci orang tua kepada anaknya tercinta yang harus diperjuangkan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah. Inilah poin penting sekaligus menjadi peta kekuatan caleg-caleg muda yang harus tetap terjaga ke depannya guna mewujudkan mimpinya melihat masyarakat dan daerah sejahtera dalam arti yang substansial.

Maka, muda cuma sekedar label yang menjelaskan usia, bukan lagi harapan akan hadirnya masa depan bangsa yang lebih baik. Muda sudah kehilangan makna semangat, kritis, independen ataupun idealisme. Tentu saja tak semua caleg muda mewakili gambaran dalam tulisan ini. Mengujinya cukup gampang, undang mereka, ajak diskusi dan tanya pemahaman dan kemampuan mereka memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Jika mereka cukup peka terhadap persoalan masyarakat dan mampu memberikan solusi, jangan-jangan mereka memang pemuda harapan bangsa. Namun jika takut berdisksui dan hanya mampu membangun citra lewat poster, foto dan bagi-bagi sembako, mereka pasti caleg yang bias kita sebut istilah “membeli kucing dalam karung”.
Pemuda harapan bangsa, pemuda pemilik masa depan" atau "pemuda harus dibina"dan sebagainya. Adalah hak pemuda untuk jujur kepada dirinya dan kepada cita-citanya.Itulah petikan pidato inaugurasi Max Weber, si sarjana besar yang dengan sadar terlibat dalam masalah aktual negerinya. Tak jauh dari itu, kini trend politisi muda juga jadi incaran parpol untuk merekrut 30-60 persen caleg muda dalam babak baru sejarah politik Indonesia. Alasan utama parpol merekrut caleg muda adalah karena mereka memberikan beberapa keuntungan, seperti dinamika,kegairahan, dan cita-cita. Di mana tempat sejarah pemuda berada dalam usaha rekrutmen parpol? Apakah perjuangannya nanti mencapai hasil seperti generasi terdahulu atau malah keturunannya tidak mengakui sebagai nenek moyang? ***

INTAN NURUL HIKMAH

2009-03-16T19:53:00.000-07:00

NAMA : INTAN NURUL HIKMAH

TTL : TANGERANG, 31 MARET 1976

HOBBY : MEMBACA, NONTON, BERORGANISASI

PENDIDIKAN :
- SDN XIII TANGERANG
- SMPN 1 TANGERANG
- SMAN 2 TANGERANG
- DIPLOMA OF INTERNATIONAL TRADE (RMIT MELBOURNE)
- BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (CQU MELBOURNE)
KARIR POLITIK

- WK BENDAHARA DPD PARTAI GOLKAR KAB TANGERANG
- WK KETUA KOMISI C BIDANG ANGGARAN DPRD KAB TANGERANG
PERIODE 2005 - 2007
- KETUA KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DPRD KAB TANGERANG
PERIODE 2007-2009
ORGANISASI:

- WK. KETUA 3 PMI KAB TANGERANG

- WK KETUA HARIAN CABANG OLAHRAGA SOFTBALL

- BENDAHARA GOW (GABUNGAN ORGANISASI WANITA) KAB TANGERANG

- KETUA PAGUYUBAN KANG NONG KAB TANGERANG

PERSPEKTIF INTAN NURUL HIKMAH

Menjelang pesta demokrasi tahun 2009 yang tidak lama lagi akan kita hadapi, sudah banyak calon - calon legislatif dari berbagai latar belakang, baik latar belakang pendidikan maupun profesi yang mulai mempromosikan dirinya. Medianyapun bermacam-macam baik itu sosialisasi langsung kepada masyarakat, melalui spanduk, poster atau baliho, media massa seperti koran dan media yang bebasis internet.
Sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, Daerah Pemilihan I (Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamataan Jayanti, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Solear) melalui Partai Golongan Karya, dengan memanfaatkan media blog ini sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan visi, misi serta program – program baik itu selama saya menduduki kursi anggota dewan saat ini hingga kedepan nanti.

Sebagai wakil rakyat dan sekaligus sebagai wakil dari kaum wanita dan kaum muda, saya turut perduli dan aktif di berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan, hal ini membuat saya ikut terlibat dalam organisasi sosial dan kepemudaan, seperti Palang Merah Indonesia Kabupaten Tangerang dimana saya adalah Wakil Ketua 3 Bidang Pengkaderan dan Kepemudaan, Gabungan Organisasi Wanita yang merupakan organisasi pemberdaayaan wanita di Kabupaten Tangerang dimana posisi saya adalah sebagai Bendahara pada organisasi tersebut. Di bidang kepemudaan, saya ikut serta dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tangerang sebagai Ketua Harian Pengurus Cabang Olahraga Softball. Untuk mencari potensi dan memberdayakan pemuda di Kabupaten Tangerang saya ikut terlibat sebagai Pembina KangNong sejak tahun 2007 hingga saat ini.

Tidak dapat dikatakan ringan tugas seorang anggota Dewan, apalagi saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dan ibu dari kedua anak saya. Namun kecintaan saya terhadap Kabupaten Tangerang dan niat untuk membangun Kabupaten Tangerang yang sangat besar dapat dipahami oleh seluruh keluarga. Ditengah-tengah kesibukan sebagai anggota Dewan saya berusaha meluangkan waktu untuk keluarga sehingga kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga tidak terabaikan.

Saat ini para calon legislatif sudah mulai turun dan melakukan sosialisasi, begitupun saya namun kewajiban sebagai anggota Dewan dan Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan tidak sertamerta saya tinggalkan, agenda-agenda kerja dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab saya tetap laksanakan, sehingga saya ingin memanfaatkan seluruh media termasuk media blog ini sebagai salah satu media sosialisasi, komunikasi dan edukasi bagi masyarakat untuk tidak tertinggal dalam pemanfaatan Teknologi Informasi.

Anggapan remeh bahwa kaum wanita dan kaum muda tidak mampu berkiprah dalam pembangunan di jalur politik berusaha saya tepiskan dengan apa yang telah saya perbuat hingga saat ini. Pengabdian saya merupakan ketulusan saya untuk membangun Kabupaten Tangerang lebih maju. Masih banyak hal yang harus dilakukan, untuk itu saya berniat untuk melanjutkan perjuangan ini dan ikut serta dalam pemilihan legislatif dengan kepercayaan yang diamanahkan masyarakat Kabupaten Tangerang, Kalau yang lain masih memberikan janji, saya telah memberikan bukti***

POLRI NETRAL !!!

2009-03-13T06:52:00.000-07:00

Bugiakso Serukan Polri Netral pada Pemilu 2009

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Bugiakso menyerukan, agar Polri tetap menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilu 2009.

"Netralitas tersebut harus tetap dijaga pada saat pemilu legislatif maupun pemilu predisen," kata Bugiakso kepada pers seusai menghadiri HUT KBPPP di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kalangan keluarga besar Polri tetap berkewajiban menjaga netralitas tersebut.

"Kendati anggota KBPP yang menjadi caleg sebanyak 4.800 orang dari berbagai partai politik se-Indonesia, namun anggota KBPPP harus tetap menjaga kesatuan NKR," ujarnya.

Menurut ketua umum Jenderal Soedirman Center (JSC) itu, anggota KBPPP berhak menjaga kesatuan bangsa Indonesia dan pantang untuk menggunakan fasilitas Polri untuk berkampanye dalam Pemilu 2009.

"Saya mengimbau kepada anggota KBPPP agar tidak menggunakan fasilitas Polri untuk kepentingan politik. Fasilitas Polri hanya boleh di pergunakan untuk melayani masyarakat," katanya.

Bugiakso yang akan maju sebagai bakal capers ke pilpres mendatang dengan "berkendaraan" tujuh partai politik yang sudah mendukungnya. Tujuh parpol tersebut adalah Partai Pelopor, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, Partai Sarikat Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dalam HUT KBPPP tersebut juga dilakukan aksi sosial kepada masyarakat di sepanjang jalan Sudiman - Thamrin Jakarta dengan membagikan 500 bunga dan 1.000 boks nasi kepada para pedagang kaki lima, polisi dan para pengamen jalanan.
Bugiakso mengimbau kepada anggota Polri agar tetap melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.(*)
COPYRIGHT © 2009 ANTARA
PubDate: 01/03/09 17:02

InTerMeZo.......

2009-03-12T20:37:00.000-07:00

2009-03-08T22:41:00.000-07:00

MUKADIMAH

2009-03-08T22:37:00.000-07:00

Assalamualaikum....
Salam Damai... Selamat datang di blog pribadiku yang mungkin masih jauh dari impian. Sekedar mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata yang terangkai dalam sebuah kalimat lantas dirangkum dalam paragraf dan pada akhirnya diikat dalam sebuah gagasan yang tentunya bersifat pribadi. Terima kasih sebelum dan sesudahnya atas kesediaannya berselancar ke ranah mayaku ini... selamat membaca.
Wassalamualaikum Wr Wb

PUNGLI DISHUB DI PANTURA TELAH DITUTUP

2009-02-17T21:36:00.000-08:00

TELUKNAGA - Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang menutup tujuh Pos Penimbangan dan Pengawasan Jalan (PPJ). Alasannya, Dishubkominfo tengah menyusun perbaikan sistem kerja di pos PPJ itu.
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tangerang Deden Sugandhi mengakui, penutupan dan penghentian operasi ketujuh pos PPJ itu dikarenakan maraknya terjadi pungutan liar (pungli). Ketujuh pos PPJ itu tersebar di beberapa titik, di antaranya Pos PPJ Teluknaga, Pos PPJ Perancis, Pos PPJ Dadap dan sebagainya. Ia sering menerima laporan bahwa petugas di Pos PPJ itu tidak melakukan tugasnya sesuai surat perintah. Di antaranya, menerima dan meminta sejumlah uang dari sopir angkutan barang yang kelebihan muatan.
“Memang benar banyak laporan seperti itu. Angkutan barang kelebihan beban yang seharusnya diturunkan, ternyata bisa lolos dengan membayar. Pos-pos PPJ Itu sudah dihentikan. Tapi saya tidak hafal titik-titiknya. Datanya ada di kantor,” kata Deden saat dihubungi, Minggu (15/2). Deden mengatakan, dirinya telah memanggil petugas di pos-pos PPJ itu untuk dimintai pertanggungjawabannya. Namun, dia belum dapat memastikan apakah petugas-petugas tersebut akan dikenakan sanksi atau tidak. Padahal, tidak sedikit petugas dishub di Pos PPJ yang sudah menyalahi tugas.
Di antaranya, dengan menarik retribusi izin dispensasi jalan bagi angkutan barang, bus dan sejenisnya. Sedangkan kewenangan para petugas itu sebenarnya hanya membantu kelancaran lalu lintas. Terpisah, lembaga dari Tangerang Corruption Watch (TCW) meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut praktik pungli di sejumlah pos PPJ milik Dishub.
TCW mensinyalir pos PPJ itu telah dijadikan ajang korupsi. “Pelanggaran yang sudah berjalan tetap harus diusut,” kata Palek Sutardi, koordinator TCW wilayah utara Tangerang.
Untuk itu, kata Palek, pihaknya meminta kepada Bawasda maupun lembaga hukum lainnya untuk segera mengusut dugaan korupsi di pos PPJ tersebut. Pantauan wartawan koran ini, Pos PPJ di sejumlah titik, sejak sepekan terakhir memang tidak difungsikan. Sejumlah petugas Dishub yang biasa melakukan pungutan di PPJ tersebut, juga tidak terlihat lagi. (bha)

PERJUANGAN

2009-02-12T06:57:00.000-08:00

MENYOAL SEKOLAH GRATIS

2009-01-18T18:35:00.000-08:00

Oleh Budi Usman, Ketua Presedium Badan Koordinasi Tangerang Utara
Email : budiusman@yahoo.com, www.budiusman.blogspot.com
Di tayangkan di Surat Kabar Tangerang Tribun edisi jumat 23/1/09

Kepada para pemuda
Yang merindukan lahirnya kejayaan...
kepada ummat yang tengah
kebingungan di persimpangan jalan...
kepada pewaris peradaban yang kaya-raya,
Yang telah menggoreskan catatan membanggakan
Di lembar sejarah ummat manusia...
kepada setiap muslim
Yang yakin akan masa depan dirinya
Sebagai pemimpin dunia dan peraih kebahagiaan
Di kampung akherat...
kepada mereka semua kami persembahkan risalah ini.
(Hasan Al-Banna dalam Risalah Ilaa As-Syabaab)

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan PEMERINTAH WAJIB MEMBIAYAINYA” Pasal 31 (2) dalam UUD 1945 hasil Amandemen)
“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar TANPA MEMUNGUT BIAYA.” Pasal 34 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka yang berfikiran hebat membicarakan ide-ide. Mereka yang berfikiran sedang membicarakan peristiwa-peristiwa. Mereka yang berfikiran sempit membicarakan orang lain (Eleanor Roosevelt, 1884 - 1962, mantan first lady AS).
Pendidikan dasar gratis bermutu yang menjadi prioritas utama program pemerintah harus terpenuhi dengan adanya kebijakan menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009. Pembiayaan pendidikan dasar yang memenuhi standar nasional tanpa memungut biaya kepada masyarakat itu dihitung membutuhkan dana sekitar Rp 157 triliun.
”Pendidikan dasar gratis seharusnya tidak lagi jadi keluhan masyarakat. Dengan anggaran pendidikan nanti yang mencapai Rp 224 triliun, pendidikan di tingkat SD dan SMP tanpa pungutan lagi,” kata Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Education Reform (IER) Universitas Paramadina di Jakarta, Kamis (21/8). Dari perhitungan Abbas yang juga pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pendidikan dasar gratis di tingkat SD dan SMP membutuhkan biaya Rp 157,22 triliun. Penghitungan biaya tersebut sudah mencakup biaya operasional dan tenaga kependidikan, biaya sarana dan prasarana, serta biaya operasional bahan habis pakai.
Utomo Dananjaya, Direktur IER Universitas Paramadina, mengatakan bahwa jika pemerintah mempunyai pilihan strategi pendidikan yang baik, peningkatan anggaran 20 persen itu akan efektif dan harapan perbaikan pendidikan nasional bisa terwujud.
”APBN itu uangnya berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, kenaikan anggaran pendidikan yang pertama kali mencapai 20 persen jangan dilihat sebagai sikap murah hati atau kebaikan hati pemerintah,” ujar Dananjaya

Mengapa harus gratis, atau PEMERINTAH WAJIB MEMBIAYAINYA atau TANPA MEMUNGUT BIAYA? Alasannya sudah tentu karena program wajib belajar. Latar belakang utamanya adalah agar semua anak usia wajib belajar dapat memperoleh akses belajar. Akses pendidikan tidak boleh memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan semua latar belakang lainnya. Semua anak usia 7 - 15 tahun harus dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Itulah jawabannya.
Apakah dengan demikian tidak ada satu celah pun yang diperbolehkan kalau ada orangtua siswa yang mau membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya? Kondisinya sangat beragam. Pelaksanaan sekolah gratis di banyak daerah kabupaten/kota di Indonesia telah melahirkan respon yang berlebihan. Ada dinas pendidikan yang mengancam untuk mencopotnya. Ada juga Bawasda yang tidak mau bertanggung jawab. Bahkan ada yang akan mendatangkan KPK segala. Dengan demikian, kebijakan sekolah gratis mempunyai dampak yang luar biasa negatif, yakni membunuh peranserta masyarakat. Bahkan ada daerah yang telah mulai berfikir untuk membubarkan Komite Sekolah, karena mereka berpandangan Komite Sekolah sudah tidak diperlukan lagi.
Apakah dengan sekolah gratis dapat meningkatkan mutunya?
Sudah tentu ini harus diteliti lebih lanjut oleh perguruan tinggi, atau lembaga penelitian yang memiliki otoritas untuk melakukan penelitian. Pintu telah terbuka untuk ini. Namun demikian, secara empiris banyak pihak, termasuk Dewan Pendidikan yang telah mencoba melakukan pengamatan tentang fenomena ini. Apakah biaya pendidikan yang telah diberikan kepada sekolah melalui program sekolah gratis tersebut — yang sekolah sama sekali tidak boleh memungut uang dari orangtua siswa — sebenarnya telah dapat memenuhi kebutuhan sekolah? Inilah pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Berapa satuan biaya yang sesungguhnya yang diperlukan untuk memenuhi biaya pendidikan sesuai dengan standar pembiayaan? Tulisan ini tidak akan membicarakan ini secara mendetail.
Ketidakjelasan mengenai hal tersebut ternyata telah menyebabkan beberapa sekolah yang mengeluh tentang kekuarangan biaya, misalnya untuk “menyediakan minum teh” untuk kepala sekolah dan gurunya. Biaya yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka sekolah gratis tersebut ternyata tidak fleksibel untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah..
Refleksi
Sungguh! Janji adalah hutang. Janji para pemimpin kepada rakyatnya juga hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Hutang kepada Tuhan dan rakyat. Mudah-mudahan kita semua dapat mempertanggungjawabkan hutang-hutang itu, termasuk konsep sekolah gratis yang belum selesai. Mudah-mudahan pembahasan tentang konsep sekolah gratis ini adalah membicarakan ide-ide besar kemanusiaan di abad ke-21 ini, sebagaimana kata-kata mutiara yang sengaja dikutip untuk tulisan ini. Wallahu alam bishawab.***

ABRASI PANTURA

2009-01-12T20:31:00.000-08:00

Abrasi di Pantai Tangerang Makin Parah

Rabu, 04 Februari 2009 | 11:25 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang:

Kerusakan pesisir pantai utara Tangerang karena abrasi saat ini semakin parah. Proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang merusak tanah daratan itu kini kini telah mengancam kehidupan masyarakat yang bermukim di pinggir pantai tersebut. "Kondisi lahan yang tergerus abrasi sudah sangat parah," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, Odang Masduki, kepada Tempo, hari ini.

Odang mengungkapkan, abrasi di pantai utara Tangerang tiap tahun terus bertambah dan meluas sehingga banyak lahan dan rumah penduduk merubah menjadi lautan."Banyak sertifikat milik warga di atas laut," katanya. Sebutan itu untuk rumah dan tanah milik warga yang telah terendam air laut.

Odang mengaku sangat prihatin dengan kondisi pantai dan nasib warga yang kini masih bertahan dibibir pantai tersebut. Dia berjanji kini tengah mencari solusi untuk penanganan abrasi dan nasib warga setempat."Sedang dalam pengkajian kami,"ujarnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, abrasi kini telah mengerus 13,8 kilometer dari 51 kilometer total panjang pantai di Kabupaten Tangerang. Luas lahan kritis akibat erosi pantai itu kini mencapai 25 hektar sepadan pantai yang memanjang dari pantai Dadap, Kosambi hingga pesisr pantai Kronjo.

JONIANSYAH

2009-01-11T00:14:00.000-08:00

2009-01-03T05:30:00.000-08:00

KAWAN

2009-01-02T06:48:00.001-08:00

Buety Nasir (BN) lahir di kampung Buaran asem, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 25 April 19635, dari pasangan H. Muhammad Nasir dan Hj. Marwiyah. Ia anak ke-3 dari 7 bersaudara6. Ayahnya seorang guru ngaji dan imam tetap Masjid Baitul Rahim serta seorang petani dan pedagang, ibunya berdagang kecil-kecilan di rumah. Buety Nasir tumbuh melalui asuhan langsung kedua orang tuanya. Latar belakang keluarga yang religius membentuk BN menjadi anak yang tidak pernah jauh dari nilai-nilai Islam. Penghormatan yang luar biasa kepada guru merupakan ajaran yang tidak pernah dilupakan oleh BN dari kedua orang tuanya. Seperti; nasihat Imam Syafii “ Apabila engkau ingin pintar; maka hormati dan serahkan diri mu sepenuhnya kepada guru dan pastilah guru mu menyerahkan seluruh ilmunya dengan ikhlas” begitu orang tua BN menasihati-nya.

PRIVACY

2009-01-02T06:26:00.000-08:00

Budi Usman bersama Wakapolri Komjen Pol Adang Daradjatun /16 setember 2006

ROADSHOW BUPATI TANGERANG

2009-01-01T22:39:00.000-08:00

HEADLINE PANTURA

2009-01-01T22:29:00.001-08:00

16/05/2008 - 07:34
Tangerang Reklamasi 9.000 Ha Pantura

INILAH.COM, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang akan mereklamasi 9.000 hektare perairan di pantai utara untuk menjadi daratan dan kawasan perkotaan.
"Pembangunan reklamasi Pantura sudah sesuai dengan revisi peraturan daerah," kata Didin Syamsudin, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Jumat (17/5).
Syamsudin mengatakan, Pemkab Tangerang memiliki Perda Nomor 8/2007 dan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang sudah disahkan dan tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Lokasi reklamasi di sepanjang pantura, meliputi Kecamatan Mauk, Teluknaga, Sukadiri, Mauk, Kosambi, serta Dadap. Dengan panjang pantai mencapai 31 km dan diperkirakan membutuhkan modal investasi sebesar Rp20 triliun.
Awalnya, reklamasi akan menguruk tanah, mengeringkan dasar laut dengan cara membuat tanggul dan sistem pengaturan drainase dari bahan baku tanah pasir laut. Tingkat kerusakan pantai akibat abrasi dan sendimentasi, menurut Syamsudin, mencapai panjang 18 km dan seluas 291 ha pada 25 titik di sepanjang Pantura, Kabupaten Tangerang. [*/R2]

ANTI NARKOBA

2009-01-01T22:29:00.000-08:00

MUKADIMAH

2009-01-01T20:00:00.000-08:00

2008-12-28T21:01:00.000-08:00

CATATAN BUDI USMAN

Tahun Baru, Semangat Baru
Letak jarum terus berputar, hari berganti hari, bulan demi bulan menjelang, tahun demi tahun pun berlalu, seiring pergantian siang ke malam begitu juga sebaliknya yang menandakan dunia sudah “renta” dan tidak terasa pula telah memasuki bulan Muharam, menandai datangnya kembali tahun yang baru 1430 H.

1430 tahun tonggak sejarah peradaban dunia Islam yang penuh dengan tatanan nilai-nilai yang menjunjung tinggi moral ditancapkan oleh Manusia Agung sepanjang masa Rasulullah Muhamad SAW seiring hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah.

Hijrahnya Rasulullah dari Makah ke Madinah yang dijadikan sistem penanggalan dalam kalender Islam bukanlah sekadar perpindahan fisik Beliau dari satu kota ke kota lainnya, melainkan lebih merupakan upaya untuk mengubah tatanan kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah, hingga Islam benar-benar menjadi kekuatan baru.

Yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah dalam mengarungi sisa-sisa umur kehidupan di dunia ini, tak lain kita jadikan tahun baru hijriyah sebagai momentum untuk mengubah diri. Berhijrah dari kemusyrikan kepada ketauhidan, dari lupa pindah kepada mengingat Allah SWT. Berhijrah dari pribadi yang jauh dari nilai-nilai Islami menuju Islam yang indah yang akan membawa kebahagian di dunia dan kebahagian di akhirat kelak.

Hijrah dalam arti sesungguhnya adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia saat ini. Karena, hampir semua prilaku jahiliyah seperti disebut di atas kini benar-benar telah menjadi “budaya” yang bentuk dan kualitasnya semakin meningkat dari hari ke hari. Semua kita merasa khawatir, bila semua itu tidak juga ditinggalkan setelah reformasi bergulir selama hampir lima tahun, akan muncul kekacauan yang luar biasa di bumi yang dimerdekakan dengan darah dan air mata ini. Banyak kalangan berpendapat, bahwa semua pintu untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang carut marut ini sudah tertutup sama sekali, ada jalan lain selain revolusi. Dan, bila itu yang terjadi, sia- sialah pengorbanan para pendahulu bangsa yang telah menyumbangkan darah dan air mata mereka.

Substansi hijrah adalah perubahan sikap mental, dari jahiliyah ke madaniyah, bukan seremoni dan simbolik lainnya. Maka substansi peringatan tahun baru hijriyah buat bangsa Indonesia adalah segera melangkah meninggalkan prilaku korup, nepotis, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, dan kembali mengedepankan kepentingan pribadi, atau golongan. Bila semua itu tidak bisa dilakukan, tunggulah kehancuran datang tidak lama lagi.

Lalu, dari mana memulainya? Nabi berkata, ibda’ bi nafsik, tsumma li gairik.” Mulailah dengan dirimu sendiri. Baru yang lain mengikutinya. “Dirimu” yang dimaksud dalam hadits itu adalah para pemimpin, karena merekalah yang punya pengikut, dan pemimpin dari negara tentulah para pejabat, eksekutif maupun legislatif. Penulis tidak tahu lagi apa yang akan terjadi, bila dua kubu pemimpin ini tidak juga hijrah pada tahun ini.

Sudah saatnya kita evaluasi diri di tahun baru ini. Sejauh manakah kita berupaya untuk senantiasa mengingat Allah SWT di setiap waktu, setiap saat dan setiap detak jantung kita. Insya Allah tahun baru kali ini menjadi lebih baik dari tahun kemarin.

FILE

2008-12-28T20:36:00.000-08:00

Radar Banten 18 okt 2008

Batas Bandara Harus Dipertegasi

TELUKNAGA – Hingga kini, Pemkab Tangerang belum memiliki aturan dan kesepakatan baku mengenai batas kewilayahan antara Bandara Soekarno-Hatta dengan Kabupaten Tangerang.

Padahal, sekitar 540 hektar dari 2.600 hektar lahan di Bandara Soekarno-Hatta masuk dalam wilayah Kabupaten Tangerang. Lahan tersebut berada di empat desa, yakni Desa Rawa Rengas, Desa Rawa Burung, Desa Belimbing, dan Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi.
Selama ini, Pemkab Tangerang hanya menikmati PAD dari pajak buminya saja. Sedangkan, pajak bangunan dan berbagai perizinan di dalamnya tidak terserap sedikitpun.
Selama 15 tahun lebih, PAD yang jumlahnya mencapai ratusan miliar tidak terserap Pemkab Tangerang. Sebaliknya, Pemkot Tangerang kini telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan dan perizinan atau retribusi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta berada di bawah kewenangan Pemkot Tangerang.
Saat ini, Pemkab Tangerang berencana mengeluarkan peraturan daerah untuk mengutip dana dari pungutan airport tax di Bandara. Terkait hal ini, Bakor Pantura Kabupaten Tangerang menilai rencana tersebut terlalu dini dan prematur. “Jangan berbicara mengenai retribusi tambahan dulu. Selama ini, perizinan di atas lahan itu ditangani Pemkot Tangerang, karena Bandara Soekarno-Hatta diklaim berada di Kota Tangerang,” kata Ketua Umum Bakor Pantura Budi Usman, Jumat (17/10). (cr-2)

RECORDING

2008-12-28T01:42:00.000-08:00

ENVIRONMENT

2008-12-28T00:00:00.000-08:00

KOMPAS 21 juli 2004

Reklamasi Pantai Dadap

Bukti Ketidakmampuan Mengelola Wilayah
PANTAI Pasir Putih! Membayangkan wilayah pantai yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, itu sungguh menarik hati. Namun, kenyataannya tidak demikian. Di sana tidak ada hamparan pasir putih yang indah seperti namanya.
Ironisnya, proyek reklamasi Pantai Dadap ini sebelumnya dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meski pihak pengembang sama sekali belum mengantongi izin reklamasi dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
"Pemerintah kecolongan! Atau memang mereka tidak mampu mengelola wilayahnya?" kata Karya Ersada, aktivis lingkungan yang juga mantan Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta.
PROYEK reklamasi Pantai Dadap sesungguhnya berawal dari niat Pemkab Tangerang untuk mengembangkan kawasan pantainya.
Koperasi Pariwisata Pasir Putih (KPPP) mengajukan permohonan izin lokasi seluas 100 hektar (ha) pada 1 Juni 2001 untuk mengembangkan wisata di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi. Motor penggerak Koperasi Pariwisata Pasir Putih adalah Kepala Desa Dadap Dames Taufiq, yang di belakangnya adalah pengembang.
Di lain sisi, muncul sebuah skenario baru. Kawasan pantai di daerah itu dijadikan sebagai tanah garapan oleh sejumlah warga. Dugaan kemudian muncul bahwa status tanah garapan tersebut dianggap sebagai akal-akalan saja. Tanah "garapan" warga tersebut kemudian diusulkan untuk ditarik pajak bumi dan bangunan (PBB).
Setelah langkah tersebut diupayakan, pengelola kawasan Pantai Pasir Putih lantas mendapatkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) atas tanah garapannya itu. Tak lama berselang, tanah garapan yang telah ditarik PBB itu dijual kepada pengembang. Total tanah "garapan" yang dijual mencapai 375.000 meter persegi.
"Diduga, tanah over garapan inilah yang kemudian akan dikembangkan sebagai pusat hunian. Yang kemudian menjadi menarik, mengapa pemerintah dan dinas terkait bisa mengeluarkan izin lokasi kepada pengembang hanya berdasarkan advis planning dan SPPT? Harusnya kan ada sertifikatnya," kata Direktur Eksekutif Komunike Tangerang Utara Budi Usman.
Namun, kenyataannya, dalam kerangka acuan amdal jelas-jelas dinyatakan bahwa mereka akan membangun Perumahan Pantai Mutiara Dadap. Paling tidak, ada beda konsep dan pemahaman antara kawasan wisata dan perumahan. Meski demikian, sepertinya hal ini tidak menjadi persoalan bagi Pemkab Tangerang.
Reklamasi Pantai Dadap memang dihentikan untuk sementara. Lantas, apa langkah berikutnya? Menunggu pengembang melengkapi perizinan dan dokumen amdal untuk melanjutkan reklamasi, membiarkan segala akibat dari reklamasi begitu saja, mempersilakan reklamasi berjalan kembali, atau menghentikan reklamasi dan menuntut pengembang? Jawabnya bergantung pada untuk siapa pengembangan Pantai Dadap ditujukan: untuk masyarakat sekitar, pengembang, atau para pejabat di pemkab? (HERMAS EFENDI PRABOWO)

Hikayat KABUPATEN TANGERANG

2008-12-27T20:56:00.000-08:00

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, sekitar tahun 1652, benteng pertahanan kasultanan Banten didirikan oleh tiga maulana (Yudhanegara, Wangsakara dan Santika) yang diangkat oleh penguasa Banten. Mereka mendirikan pusat pemerintahan kemaulanaan sekaligus menjadi pusat perlawanan terhadap VOC di daerah Tigaraksa. Sebutan Tigaraksa, diambil dari sebutan kehormatan kepada tiga maulana sebagai tiga pimpinan (tiga tiang/pemimpin). Mereka mendapat mandat dari Sultan Agung Tirtoyoso (1651-1680) melawan VOC yang mencoba menerapkan monopoli dagang yang merugikan Kesultanan Banten. Namun, dalam pertempuran melawan VOC, ketiga maulana tersebut berturut-turut gugur satu persatu.
Perubahan sebutan Tangeran menjadi Tangerang terjadi pada masa daerah Tangeran mulai dikuasai oleh VOC yaitu sejak ditandatangani perjanjian antara Sultan Haji dan VOC pada tanggal 17 April 1684. Daerah Tangerang seluruhnya masuk kekuasaan Belanda. Kala itu, tentara Belanda tidak hanya terdiri dari bangsa asli Belanda (bule) tetapi juga merekrut warga pribumi di antaranya dari Madura dan Makasar yang di antaranya ditempatkan di sekitar beteng. Tentara kompeni yang berasal dari Makasar tidak mengenal huruf mati, dan terbiasa menyebut “Tangeran” dengan “Tangerang”. Kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan hingga kini.
Sebutan “Tangerang” menjadi resmi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Pemerintah Jepang melakukan pemindahan pusat pemerintahan Jakarta (Jakarta Ken) ke Tangerang yang dipimpin oleh Kentyo M Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken seperti termuat dalam Po No. 34/2604. Terkait pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo ke Tangerang tersebut, Panitia Hari Jadi Kabupaten Tangerang kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir pemerintahan Tangerang yaitu pada tanggal 27 Desember 1943. Selanjutnya penetapan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tertanggal 25 Oktober 1984.

Asal Mula Penduduk Tangerang
Latar belakang penduduk yang mendiami Tangerang dalam sejarahnya dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain sejumlah prasasti, berita-berita Cina, maupun laporan perjalanan bangsa kulit putih di Nusantara.
“Pada mulanya, penduduk Tangeran boleh dibilang hanya beretnis dan berbudaya Sunda. Mereka terdiri atas penduduk asli setempat, serta pendatang dari Banten, Bogor, dan Priangan. Kemudian sejak 1526, datang penduduk baru dari wilayah pesisir Kesultanan Demak dan Cirebon yang beretnis dan berbudaya Jawa, seiring dengan proses Islamisasi dan perluasan wilayah kekuasaan kedua kesultanan itu. Mereka menempati daerah pesisir Tangeran sebelah barat”.
Orang Banten yang menetap di daerah Tangerang diduga merupakan warga campuran etnis Sunda, Jawa, Cina, yang merupakan pengikut Fatahillah dari Demak yang menguasai Banten dan kemudian ke wilayah Sunda Calapa. Etnis Jawa juga makin bertambah sekitar tahun 1526 tatkala pasukan Mataram menyerbu VOC. Tatkala pasukan Mataram gagal menghancurkan VOC di Batavia, sebagian dari mereka menetap di wilayah Tangeran.
Orang Tionghoa yang bermigrasi ke Asia Tenggara sejak sekitar abad 7 M, diduga juga banyak yang kemudian menetap di Tangeran seiring berkembangnya Tionghoa-muslim dari Demak. Di antara mereka kemudian banyak yang beranak-pinak dan melahirkan warga keturunan. Jumlah mereka juga kian bertambah sekitar tahun 1740. Orang Tionghoa kala itu diisukan akan melakukan pemberontakan terhadap VOC. Konon sekitar 10.000 orang Tionghoa kemudian ditumpas dan ribuan lainnya direlokasi oleh VOC ke daerah sekitar Pandok Jagung, Pondok Kacang, dan sejumlah daerah lain di Tangeran.. Di kemudian hari, di antara mereka banyak yang menjadi tuan-tuan tanah yang menguasai tanah-tanah partikelir.
Penduduk berikutnya adalah orang-orang Betawi yang kini banyak tinggal di perbatasan Tangerang-Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang di masa kolonial tinggal di Batavia dan mulai berdatangan sekitar tahun 1680. Diduga mereka pindah ke Tangeran karena bencana banjir yang selalu melanda Batavia.
Menurut sebuah sumber, pada tahun 1846, daerah Tangeran juga didatangi oleh orang-orang dari Lampung. Mereka menempati daerah Tangeran Utara dan membentuk pemukiman yang kini disebut daerah Kampung Melayu (Thahiruddin, 1971).

Informasi mengenai seputar migrasi orang Lampung, akan dibahas dalam tulisan ini di bagian bab berikutnya,
Di jaman kemerdekaan dan Orde Baru, penduduk Tangerang makin beragam etnis. Berkembangnya industri di sana, mengakibatkan banyak pendatang baik dari Jawa maupun luar Jawa yang akhirnya menjadi warga baru. Menurut sensus penduduk tahun 1971, penduduk Tangerang berjumlah 1.066.695, kemudian di tahun 1980 meningkat menjadi 1.815.229 dan hingga tahun 1996 tercatat mencapai 2.548.200 jiwa. Rata-rata pertumbuhan per-tahunnya mencapai 5,23% per tahun.
Untuk sekedar memetakan persebaran etnis-etnis di Tangerang, dapat disebutkan di sini bahwa daerah Tangerang Utara bagian timur berpenduduk etnis Betawi dan Cina serta berbudaya Melayu Betawi. Daerah Tangerang Timur bagian selatan berpenduduk dan berbudaya Betawi. Daerah Tangeran Selatan berpenduduk dan berbudaya Sunda. Sedang daerah Tangeran Utara sebelah barat berpenduduk dan berbudaya Jawa. Persebaran penduduk tersebut di masa kini tidak lagi bisa mudah dibaca mengingat banyaknya pendatang baru dari berbagai daerah. Maka, apabila ingin mengetahui persebaran etnis di Tangerang, tentunya dibutuhkan studi yang lebih mendalam.

HAYATI Nur,Spd

2008-12-27T20:09:00.000-08:00

Radar Banten Jumat, 18-Juli-2008, 11:55:25

Kabupaten Pertahankan Gelar Juara
TANGERANG - Target kontingen Kabupaten Tangerang mempertahankan gelar juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang tahun lalu bernama Porseni SMP dapat diwujudkan.
Kepastian itu didapat kontingen Kabupaten Tangerang dihari terakhir O2SN, Kamis (17/7) meraih satu emas tambahan dari cabang bola basket putri.
Uniknya, meski bertambah satu namun torehan medali emas Kabupaten Tangerang tetap lah 8 keping. Ini terjadi setelah satu emas cabang bulutangkis putra kontingen yang dipimpin Irat Moko itu dicabut panitia. Medali atas nama pebulutangkis Rexy dicabut lantaran masalah kesalahan administrasi.
Selain menambah perolehan 1 medali emas di hari terakhir Kabupaten Tangerang menambah 2 medali perak dan 1 perunggu dari cabang bola voli putra dan putri serta bola basket putra. Total Kabupaten Tangerang meraih 8 medali emas, 4 perak dan 5 perunggu.
Posisi ini tidak dapat terkejar oleh kontingen Lebak yang pada hari terakhir menambah 3 medali emas. Ketiga medali emas diraih dari cabang bulutangkis putra hasil diskualifikasi atlet Kabupaten Tangerang.
Atlet Lebak, Erik mendapat medali luncuran dari juara pertama Rexy yang dibatalkan medalinya. Dua medali emas lainnya diborong dari cabang bola voli setelah mengalahkan Kabupaten Tangerang di babak final putra dan putri.
Hasil ini membuat Kota Tangerang tergeser ke posisi ketiga dengan hanya menambah tambahan 1 medali perak dan 1 medali perunggu dari bola basket dan bola voli.
Hasil ini cukup dipuasi oleh Kasie Olahraga Pelajar Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, Hayati Nur yang menyatakan, pencapaian atlet Kabupaten Tangerang sudah memenuhi target yang dicanangkan yakni mempertahankan gelar juara umum.
“Meski sempat mengalami ketatnya persaingan, tapi kita berhasil membuktikan Kabupaten Tangerang memiliki potensi atlet pelajar yang cukup baik. Tinggal kedepannya kita inginkan mereka bersiap lebih baik untuk menghadapi O2SN tingkat nasional yang akan dilaksanakan. (apw)

IDOLA

2008-12-27T19:53:00.000-08:00

nasywa

Marissa

Aming

Ismet- rano

Iwan fals

Zulkieflimansyah

Rhoma irama

ARTIKEL

2008-12-27T19:20:00.000-08:00

APA KABaR

2008-12-27T18:36:00.000-08:00

Selamat datang di blog aku, aku Hayati Nur.....

FLASH

2008-12-27T02:36:00.000-08:00

Rano Karno dan Megawati

Bupati di Mauk

CURIKULUM VITAE / DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : BUDI USMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang / 06 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Alamat : Jl. Kp Melayu Barat 62 Teluknaga Kab Tangerang Telp
Email : budiusman@yahoo.com,budi_usman@telkom.net
Award : Pemenang/Juara I lomba penulisan jurnalistik yang belum
dipublikasikan , HUT Kabupaten Tangerang tahun 2004

Pendidikan :

Formal
1981 – 1987 SD Negeri 5 kp Melayu Teluknaga
1987 – 1990 SMPN 1 Teluknaga
1990– 1993 SMAN 5 Tangerang
1993 – 1997 IKIP Muhammadiyah Jakarta (UHAMKA)

Informal
Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi Se-Jawa (1996)
BBC International Course Tangerang ( 1999)

Pengalaman Organisasi:
Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah IKIP Mj (1994-1996)
Sekertaris KNPI Kecamatan Teluknaga (1996-1998)
Sekertaris Komite aksi reformasi pemuda Telukanaga (1998-1999)
Ketua komite sekolah SMAN 1 Teluknaga (2005-sekarang)
Wakil ketua KNPI Kabupaten Tangerang (2005-2008)
Ketua Resort KBPPP Kabupaten Tangerang (2006-2009)

Pengalaman Kerja:

Staff pengajar SMP PGRI Teluknaga , SMP PGRI Rawa Rengas Kosambi (1996-1998) , SMPN 2 Cikande Serang (2004-2005)
Anggota Komite Kabupaten Tangerang bidang pendidikan (2001-2002)
Anggota panita pemilihan kecamatan Teluknaga pada Pemilu 1999
Jurnalis lepas surat kabar lokal Banten di Satelitnews, Harian Banten ,Fajar Banten dan Tribun Tangerang, Warta Banten,Tabloid Kreasi sejak tahun 1999-2006
Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2004 (2003-2004)
Staff Dinas Pendidikan Kab Tangerang 2008-sekarang***